Berita

Mutasi Pemprov DKI Diduga Langgar Aturan, KASN akan Minta Klarifikasi

Dilihat: 794

Jakarta-www.kasn.go.id  Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) melihat adanya indikasi pelanggaran terhadap UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajamen PNS yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pelaksanaan promosi, mutasi dan demosi ASN kemarin, (13/7/2017) di Balaikota, Jakarta

"KASN akan meminta Sekda DKI Jakarta memberi klarifikasi terhadap pelaksanaan mutasi pejabat yang ada indikasi melanggar ketentuan, dan jika klarifikasi tidak memuaskan maka KASN akan menurunkan Tim investigasi," tegas Komisioner KASN Nuraida Mokhsen

Menurut Komisioner Nuraida, KASN sesuai amanat UU ASN berwenang mengawasi pelaksanaan sistem merit di instansi pemerintah termasuk pemerintah daerah, dimana setiap tahapan pelaksanaan mutasi, promosi dan demosi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) harus dilaporkan dan mendapat persetujuan dari KASN.

"Sesuai PP 11 Tahun 2017 tentang Manajamen PNS, pelaksanaan mutasi harus melalui uji kompetensi dan promosi melalui seleksi terbuka. Sedangkan demosi karena tidak memenuhi target kinerja harus dilakukan setelah ada evaluasi kinerja, teguran, waktu untuk melakukan perbaikan, jika gagal baru boleh didemosikan," tutur Nuraida Mokhsen.

Pada dasarnya, beberapa waktu lalu KASN telah mengingatkan Sekretaris Daerah untuk melakukan evaluasi dan kajian mendalam sebelum melakukan mutasi, juga memperhatikan ketentuan yang berlaku, namun demikian peringatan tersebut diabaikan.

"Selaku pengawas sistem merit, KASN sudah menyurati  Sekda agar melaksanakan mutasi mengacu pada aturan yang ada agar obyektif," jelas Nuraida mengakhiri.

Seperti diketahui, belum genap sebulan menjabat, Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat telah melakukan perombakan 226 pejabat struktural di lingkungan Pemprov DKI Jakarta pada Kamis (13/7).

Setidaknya ada 18 pejabat pimpinan tinggi DKI setara eselon II yang dirotasi, demosi dan promosi, termasuk Walikota Jakarta Utara dan Bupati Kepulauan Seribu yang mengalami penurunan jabatan atau demosi.

Djarot menurunkan jabatan Walikota Jakarta Utara Wahyu Haryadi menjadi Wakil Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah, sementara Bupati Kepulauan Seribu, Budi Utomo ikut diturunkan jabatannya dan dilantik menjadi Kepala Biro Administrasi Sekda DKI. (TA)