Berita Media

Berita Media (15)

POTRETSULSEL, MAKASSAR – Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) memberikan rekomendasi kepada Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan ‘Danny’ Pomanto sebagai Pejabat Pembina Kepegawaaian untuk menjatuhkan sanksi ke beberapa ASN di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar.

Surat tersebut ditandatangani oleh Ketua KASN Sofian Efendi bernomor R-3210/KASN/12/2017 dan diterbitkan sejak tanggal 19 Desember 2017.

“Bersama ini diberitahukan bahwa komisi aparatus sipil negara (KASN) telah menerima surat Ketua Panwaslu Kota Makassar nomor 022/SN.22.07/HM.02.00/X1/2017 tanggal 25 November 2017 perihal penerusan pelanggaran netralitas ASN dan 3 (tiga) laporan lainnya terkait dugaan pelanggaran netralitas yang dilakukan oknum ASN,” demikian bunyi surat KASN kepada Danny Pomanto, yang diterima PotretSulsel.com, Sabtu (13/1/2018).

JAKARTA – Pasca pendaftaran pasangan calon (Paslon) kepala daerah, mulai gubernur, bupati dan walikota, masing-masing beserta wakilnya, suasana politik di tanah air semakin memanas. Namun hal itu jangan sampai mempengaruhi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada umumnya untuk terlibat dan bersikap tidak netral.

Sebagai abdi negara, ASN harus tetap netral dan profesional dalam Pilkada Serentak tahun 2018 ini. “Abdi negara jangan tergoda dengan janji dari Paslon, misalnya kenaikan jabatan, dengan catatan mau menjadi tim sukses Paslon kepala daerah. Tugas kita kerja, kerja, dan kerja melayani masyarakat dengan baik,” ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur di Jakarta, Kamis (11/01). 

RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Pemprov Sulsel melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD), menggelar Rapat Koordinasi Penguatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam Pembinaan dan Pengawasan Manajemen ASN, serta Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi KASN, di Hotel Novotel Makassar, Selasa (12/12/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) mengeluarkan larangan bagi seluruh aparatur sipil negara (ASN) untuk berfoto bersama pasangan calon kepala daerah dan mengunggahnya ke media sosial.

Jakarta - KPK dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU). KPK dan KASN akan bekerja sama untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan (kanan) menyaksikan Penyidik KPK memperlihatkan barang bukti terkait OTT Suap Walikota Cilegon di Gedung KPK, Jakarta, 23 September 2017. ANTARA FOTO

TEMPO.COJakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Nganjuk Taufiqqurahman dan empat orang lainnya sebagai tersangka kasus korupsi. Mereka diduga terlibat tindak pidana suap terkait jual-beli jabatan bagi sejumlah pegawai negeri sipil di Kabupaten Nganjuk pada tahun 2017.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menyebut jabatan pegawai negeri sipil yang dimaksud adalah seperti kepala Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), kepala dinas, hingga kepala bagian lainnya. "Untuk mendudukinya, orang harus beri uang pada pejabat setempat," ujarnya di gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 26 Oktober 2017.

 

KPK Tetapkan Bupati Nganjuk Tersangka Jual Beli Jabatan

Bupati Nganjuk periode 2008-2013 dan 2013-2018 Taufiqurrahman usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, 24 Jnauari 2017. Ia diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Nganjuk Taufiqqurahman sebagai tersangka penerima suap. Ia diduga menerima suap terkait jual beli jabatan bagi sejumlah pegawai negeri sipil di Kabupaten Nganjuk pada tahun 2017.

"Setelah diperiksa ditemukan bukti permulaan dalam tindak pidana penerimaan hadiah atau janji terkait perekrutan dan pengelolaan aparatur sipil negara atau pegawai negeri sipil," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis 26 Oktober 2017.

Tegal - Plt Wali Kota Tegal Jawa Tengah Nursoleh melantik 13 orang pejabat Pemkot Tegal yang sebelumnya dinonjobkan oleh Siti Masitha. Hadir dalam acara ini Dirjen Otda Kemendagri Soni Sumarsono. 

Padang, Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat diimbau tidak terlibat konflik antara bupati dan wakil bupati di daerah itu dan tetap bekerja sesuai aturan perundang-undangan.

 

REFORMASI birokrasi berjalan lamban karena terganjal aturan yang belum lengkap. Alih-alih mengajukan revisi Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), DPR semestinya menagih tujuh peraturan pelaksana UU tersebut kepada pemerintah.

 

Agenda Kegiatan

« January 2018 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Berita Terkini