Jakarta(13/02) - Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sebagai lembaga nonstruktural, tahun ini memasuki tahun ke enam sejak dibentuk sesuai amanah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. KASN juga telah mengalami satu kali pergantian pimpinan pada tahun 2019.

Jakarta(13/02)

Sistem Merit sebagai cara untuk menempatkan orang sesuai dengan kompetensi dan kualifasi yang dimiliki merupakan salah satu solusi untuk mencapai ASN kelas dunia. Komisi ASN merupakan lembaga pengawas sistem merit ASN Indonesia yang dibentuk sesusai amanah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Denpasar- Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) sebagai tahap lanjutan proses penerimaan CPNS masih berlangsung hingga akhir saat ini. Ketua Komisi ASN Agus Pramusinto yang meninjau pelaksanaan SKD di Denpasar mengatakan bahwa kegiatan tersebut berjalan dengan aman dan lancar. Ketua Komisi ASN hadir di Kantor Regional X Badan Kepegawaian Negara (BKN) Denpasar Bali dengan didampingi oleh Kepala Kantor Regional X BKN Denpasar Bali Bambang Hari Susanto, sebelum sesi 1 dimulai. Agus Pramusinto menyatakan bahwa seleksi penerimaan CPNS ini dilakukan dengan transparan dan akuntabel sehingga nantinya peserta yang lolos adalah orang-orang yang memenuhi kualifikasi dan sesuai dengan kemampuan masing-masing tanpa ada bantuan dari pihak manapun.  Dalam arahannya beliau berharap para peserta yang mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar CPNS agar senantiasa menempatkan diri untuk mengabdi, baik dimanapun mereka berada.

Jakarta- Kamis (06/02), Komisi Aparatur Sipil Negara melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) dengan topik penyusunan Surat Edaran KASN tentang penanganan netralitas ASN pada Pilkada serentak 2020.  Kegiatan yang dihadiri oleh masing-masing perwakilan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Pengawas Pemilu, Badan Kepegawaian Negara, dan Lembaga Administrasi Negara berlangsung di Kantor KASN Gedung Smesco Jl. Jend. Gatot Subroto Jakarta Pusat. Kegiatan yang diinisiasi oleh Komisi ASN ini bertujuan untuk menyatukan pendapat antar seluruh instansi yang berkaitan dengan manajemen ASN tentang netralitas ASN menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2020.