Jakarta- Senin, 13 Januari 2019 Komisi Aparatur Sipil Negara menghadiri Rapat Dengar Pendapat dengan Komite I DPD RI di ruang rapat Komite I DPD RI, JL Jend. Gatot Subroto Jakarta. RDP ini membahas evaluasi pelaksanaan UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, penguatan peran dan fungsi Komisi Aparatur Sipil Negara dalam Reformasi Birokrasi, penyederhanaan birokrasi, serta beberapa isu strategis lainnya.

Jakarta - Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) saat ini tak bisa bekerja seenaknya. Salah-salah, sang pegawai bisa dipecat.

Sebagai lembaga independen yang mengawasi pelaksanaan reformasi birokrasi, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) melakukan langkah-langkah percepatan berbasis merit. "Kami para Komisioner baru periode 2019-2024 akan melaksanakan pengawasan pelaksanaan sistem merit di 719 Instansi Pemerintah di Pusat dan Daerah", ujar Agus Pramusinto selaku Ketua KASN.

--- Unduh Lembar Siaran Pers ---

--- Unduh Lampiran Siaran Pers ---

Jakarta - Komisi II DPR meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengecek kasus keluarga Gubernur Riau Syamsuar dan Sekda Riau Yan Prana Jaya yang menduduki jabatan di Pemprov Riau. Masyarakat juga diminta membuat aduan jika merasa dirugikan dengan adanya pengangkatan keluarga Gubernur dan Sekda tersebut.