Sebagai salah satu wujud keseriusan KASN dalam penerapan Sistem Merit di Lingkungan Kementerian dan Lembaga, Kamis (9/7/20) Kelompok Kerja Bidang Pengawasan Penerapan Sistem Merit Wilayah I melakukan rapat  sekaligus klarifikasi bukti pada agenda Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN di lingkungan Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Rapat dilakukan secara daring melalui media video conference dari kantor dan tempat kediaman masing-masing.

Kamis (9/7/20) Sekretaris Utama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Rinardi menghadiri Coaching Optimalisasi Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit (PMPSM) dengan KASN. Kegiatan coaching kali ini merupakan pertama kali antara KASN dengan Lembaga pencegah dan pemberantas tindak pidana pencucian uang di Indonesia ini. Memperhatikan situasi tata kenormalan baru, maka kegiatan dilaksanakan secara daring melalaui media video conference. Dalam sambutannya, Sekretaris Utama PPATK Rinardi, menyambut baik kegiatan yang diinisiasi oleh KASN ini.

Jakarta.  Undang-Undang Aparatur Sipil Negara menyebutkan, salah satu tujuan KASN adalah menjamin terwujudnya Sistem Merit dalam kebijakan dan Manajemen ASN. Rabu (8/7/20) KASN melalui Kelompok Kerja Bidang Pengawasan Penerapan Sistem Merit Wilayah 1 menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi Penerapan Sistem Merit pada Instansi Pemerintah. Kegiatan yang bertempat di Hotel Grand Kemang Jakarta Selatan ini, dihadiri oleh KASN, Kementerian PANRB, Badan Kepegawaian Negara dan Lembaga Administrasi Negara. Kegiatan ini merupakan inisiasi dari Kementerian PANRB. Hadir pada acara ini Komisioner KASN Bidang Pengawasan Penerapan Sistem Merit Wilayah 1 Sri Hadiati Wara Kustriani, MBA didampingi Asisten KASN Bidang Pengawasan Penerapan Sistem Merit Wilayah 1 Septiana Dwiputrianti Ph.D, Mugi Syahriadi dan Asisten KASN Bidang Pengawasan Penerapan Sistem Merit Wilayah 2 Dr. Andi Abu Bakar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara ( KASN) Agus Pramusinto mengatakan, menjelang penyelenggaraan Pilkada serentak 2020, pihaknya menerima 369 aduan terkait netralitas aparatur sipil negara ( ASN).