JAKARTA – Kasus dugaan pelanggaran netralitas ASN yang diduga dilakukan oleh 15 Camat se- Kota Makassar yang membuat video dukungan kepada salah satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yaitu Pasangan Calon Nomor urut 01 Joko Widodo dan Ma’aruf Amin pada pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2019, pada akhirnya dapat dibuktikan pelanggarannya oleh Komisi Aparatur Sipil Negara. Kelima belas Camat tersebut direkomendasikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Kota Makassar yaitu Walikota, untuk diberikan sanksi administratif berupa hukuman disiplin berat.

Komisioner Bidang Pengaduan dan Penyelidikan I Made Suwandi mengatakan, KASN melakukan upaya yang luar biasa dalam menyimpulkan hasil penyelidikan, karena para camat tersebut mengaku  bahwa video yang berisi pemberian dukungan kepada salah satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tersebut merupakan editan dan ikutnya seorang politisi yang merupakan mantan Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo diakui mereka tidaklah benar. Mereka memberikan keterangan bahwa video tersebut dibuat terkait  kegiatan Gerakan Milenial  Anti Narkoba yang bertempat di Hotel Aston Makassar pada tanggal 19 Februari 2019.

Presentasi dan Diskusi Penerapan Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai yang dipimpin oleh Ibu Septiana Dwiputrianti, Asisten Komisioner KASN dan Bapak Candra, Kepala Biro SDM KPK

KASN melakukan diskusi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tanggal 29 Mei 2019 bertempat di Gedung Merah Putih, Jakarta. Diskusi ini bertujuan untuk sharing knowledge dan informasi data tentang penyusunan kebijakan kode etik dan pedoman perilaku pimpinan dan pegawai KPK. Diharapkan bahan yang diperoleh bisa menjadi  bahan penyusunan rekomendasi kebijakan tentang bagaimana menyusun kebijakan, mensosialisasikan dan menerapkan Kode Etik dan Kode Perilaku secara efektif.  Tim  KASN, dipimpin langsung oleh Asisten Komisioner Bidang Pengkajian dan Pengembangan Sistem, Ibu Septiana Dwiputrianti  yang hadir bersama  beberapa pegawai . Sementara KPK, dihadiri oleh Bapak Sugeng  (Kepala Bagian Pengawasan Internal), Bapak Candra (Kepala Biro SDM), Bapak Soni (Kepala Bagian Perencanaan dan Pengembangan), Bapak Ian (Divisi Pelayanan dan Kepegawaian ) dan beberapa pegawai KPK.

Jakarta, Bidang Pengkajian dan Pengembangan Sistem, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) telah melakukan  pengumpulan data terkait Best Practice Penerapan Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Pengumpulan data ini berkaitan dengan strategi yang telah dilakukan oleh Kementrian PUPR untuk mendorong penerapan kode etik dan kode perilaku pada Instansi Pemerintah lainnya. Data yang diperoleh KASN (2018:23-24) menunjukkan baru 50% Pemerintah Provinsi yang memiliki peraturan kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN dan hanya 12% provinsi yang sudah melakukan sosialisasi. Sedangkan di Pemerintah Kabupaten/Kota hanya 16% yang memiliki peraturan internal terkait kode etik dan 5% Instansi yang sudah melakukan implementasi peraturan kode etik dan kode perilaku. (15/5)

Pemilihan Kementerian PUPR sebagai best practice tidak lepas dari sejarah panjang berdirinya Kementerian  PUPR dan berbagai penghargaan yang didapatkan oleh Kementerian PUPR dalam Bidang Sumber Daya Manusia (SDM). Keberhasilan dalam penerapan kode etik dan kode perilaku di Kementerian PUPR tidak lepas dari komitmen pimpinan, peran Pegawai PUPR dan strategi yang digunakan dalam mengimplementasikan penerapan kode etik dan kode perilaku pegawai. Oleh karena itu Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) melakukan pengumpulan data terkait Best Practice Penerapan Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Tim KASN bersama experts dari Human Capital Communication;
Human Capital Governance and Compliance serta Industrial Relation

Jakarta- 1 Juli 2019, KASN melakukan kunjungan ke PT Telkom Indonesia. Kegiatan ini dipimpin oleh Komisioner Bidang Pengkajian dan Pengembangan Sistem, Nuraida Mokhsen dan Asisten Komisioner, Septiana Dwiputrianti beserta beberapa staf. Diterima langsung oleh perwakilan dari Bagian HC Communication, Maya Susanti dan dua experts, yaitu  Assistant Vice Presiden Human Capital Governance Compliance, Uum Suryaman; dan Assistant Vice Presiden Industrial Relation, Adriani.