Jadwal Perpanjangan Tahap 2

--- Unduh Lembar Pengumuman ---

--- Daftar Sekarang ---

KASN melalui Kelompok Kerja Bidang Pengawasan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Wilayah I baru-baru ini (3/7/20) melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi karena adanya pengaduan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Evaluasi tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan memastikan sejauh mana perkembangan tindak lanjut atas rekomendasi KASN telah dilaksanakan oleh para Pejabat Pembina Kepegawaian baik Menteri, Sekjen Lembaga, Gubernur, Bupati dan Walikota. Selain itu evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui hambatan yang terjadi serta menemukan solusi agar Instansi Pemerintah dapat segera merealisasikan tindaklanjut sebagaimana direkomendasikan oleh KASN kepada para PPK di Pusat dan Daerah.

Ketua KASN: KASN hadir untuk melindungi kedua pihak, Pejabat Pembina Kepegawaian dan ASN. Pejabat Pembina Kepegawaian agar bertindak sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, sedangkan ASN agar tidak khawatir dalam bekerja apakah dimutasi atau tidak.

Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) bersama Sekretariat Kabinet (Setkab) memiliki tugas yang saling terkait dalam proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) pada birokrasi pemerintah. KASN bertugas untuk memastikan bahwa proses penjaringan calon Pejabat Pimpinan Tinggi baik melalui seleksi secara terbuka dan kompetitif maupun mutasi/rotasi, telah dilaksanakan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, kinerja dan integritas. Sedangkan Sekretariat Kabinet, melalui Tim Penilai Akhir (TPA) memiliki fungsi melakukan penilaian dan memberikan pertimbangan terhadap para calon pejabat Pimpinan Tinggi Utama dan Pimpinan Tinggi Madya yang diusulkan oleh Pimpinan instansi,  yang selanjutnya pengangkatannya melalui Keputusan Presiden.