JAKARTA- "ASN Milenial, Pelopor Gerakan Netralitas ASN", "Udah Gak Jaman ASN Berpolitik", “Awasi dan Laporkan Pelanggaran Netralitas ASN”, ini adalah slogan-slogan yang dikampanyekan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dalam gerakan kampanye publik Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Minggu (10/3/2019) di Car Free Day (CFD) Jakarta.

JAKARTA-Suasana Car Free Day, MH Thamrin, Jakarta, Minggu (10/03/2019) dari pantauan drone, dimana terlihat rombongan Komisi ASN sedang membawa tulisan Netralitas ASN pada acara Public Campaign “Gerakan Netralitas ASN pada Pemilu 2019”. Kegiatan yang diinisiasi oleh Komisi ASN yang mengambil tema “ASN Netral, Birokrasi Kuat dan Mandiri berlangsung dengan meriah dan penuh semangat. Kegiatan ini disaksikan oleh ribuan warga masyarakat yang  memadati area CFD Thamrin. Dalam kegiatan ini turut hadir Wakil Ketua Komisi ASN Irham Dilmy, Komisioner Bidang Promosi dan Advokasi Prijono Tjiptoherijanto, Komisioner Bidang Monitoring dan Evaluasi Waluyo, para Asisten Komisi ASN Nurhasni, Sumardi, Abdul Hakim, Irwansyah, Antonius Sumaryanto, Abdul Wakhid, Muchlis Irfan, John Ferianto, Andi Abubakar, Kusen Kusdiana, dan Kukuh Heru Yanto, Kepala Sekretariat Harry Mulya Zein dan jajaran. Sedangkan dari K/L turut hadir Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bachtiar, Bawaslu RI Ilham, Bagian Humas LANRI, serta perwakilan NGO Pattiro.

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Aparatur Sipil Negara (ASN) menggelar freeze mob di Car Free Day sebagai simbol netralitas mereka pada pemilihan umum mendatang. Ini untuk mempertegas pentingnya netralitas ASN demi memberi pelayanan adil ke masyarakat.

BANDUNG, (PR).- Forum Aksi Guru Indonesia (FAGI) meminta agar seluruh guru Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak terlibat dukung-mendukung calon pada Pemilu 2019. Guru ASN/PNS diminta untuk bersikap netral.

Imbauan FAGI ini berdasar pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Pasal 4 pada aturan itu melarang ASN/PNS memberi dukungan kepada calon presiden/wakil presiden dan calon anggota legislatif baik DPR, DPRD atau DPD.