Berdasarkan hasil penilaian seleksi makalah, nama-nama yang dinyatakan LULUS dan dapat mengikuti tahap selanjutnya yakni Seleksi Kompetensi Manajerial (Assesment Centre) sebagai berikut:

--- Unduh Lembar Pengumuman ---

(Jakarta, 05/12/19), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) melakukan evaluasi terhadap Reformasi Birokrasi (RB) di lingkungan KASN yang dilaksanakan di Hotel Ambhara, Jakarta. Tim yang dipimpin oleh Asisten Deputi Pengelolaan Pengaduan Aparatur dan Masyarakat KemenPANRB, Agus Uji Hantara, sebagai Penanggung Jawab Tim Evaluasi, bersama 7 (tujuh) anggota tim lainnya melakukan penilaian obyektif terhadap 8 area perubahan RB yang secara riil dilakukan di Lingkungan KASN.

FGD ini dalam rangka mendukung kajian yang saat ini sedang dilaksanakan. Netralitas ASN tidak hanya mengandung arti politik, tetapi juga memiliki arti  pelayanan publik dan pengambilan keputusan. Netralitas berdasarkan kajian yang sudah dilaksanakan tahun 2018 mengacu pada makna impartiality yang artinya adil, objektif, tidak bias dan tidak berpihak, tidak memihak, bebas kepentingan, bebas intervensi, dan bebas pengaruh. 

Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) melalui Pokja Pengkajian dan Pengembangan Sistem (PPS) telah selesai melaksanakan Focus Group Discussion ”Penegakan Netralitas (Imparsialitas) ASN” bertempat di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan. FGD dilaksanakan dalam rangka mendukung kajian yang saat ini sedang dilaksanakan. Acara dibuka oleh Tasdik Kinanto selaku Wakil Ketua KASN. Dari internal KASN acara ini dihadiri: Agustinus Fatem (Komisioner KASN Bidang Pengaduan dan Penyelidikan), Mustari Irawan (Komisioner KASN Bidang Mediasi dan Perlindungan), Arie Budiman (Komisioner KASN Bidang Promosi dan Advokasi), para asisten KASN serta jajaran pejabat lainnya. Dari eksternal dihadiri berbagai pihak diantaranya dari unsur instansi pemerintah: Kementerian PANRB, Kemendagri, Kominfo, Bappenas, BKPSDM Pemkot Depok, Lembaga Administrasi Negara, dan Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). Dari unsur akademisi dan universitas: Center for Study of Governance and Administrative Reform-Universitas Indonesia (CSGAR–UI), Pusat Studi Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Lokal-Univ. Padjadjaran, dan Universitas Nusa Cendana NTT. Dari unsur Non Government Organization (NGO): USAID-CEGAH, Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro), Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam)–PBNU, Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggara (FITRA). Kemudian dari unsur asosiasi profesi seperti Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI) dan Indonesia Asociation For Public Administration (IAPA) serta beberapa undangan lainnya.

--- Unduh Press Release ---