KASN Siap Dukung Reformasi Birokrasi Indonesia

KASN Siap Dukung Reformasi Birokrasi Indonesia

Written by  May 29, 2019

Jakarta- Rabu (27/5) Komisi Aparatur Sipil Negara menyelenggarakan forum diskusi mengenai perjalanan reformasi birokrasi Indonesia pasca Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 di Hotel Mercure Gatot Subroto. Forum diskusi ini diisi dengan pemaparan dua orang narasumber yaitu Bimo Wijayanto (Tenaga Ahli Utama, Kedeputian II Kantor Staf Presiden) dan Misbah Hasan (Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran). Selain dari KASN, forum diskusi ini juga dihadiri oleh beberapa instansi seperti Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kantor Staf Presiden, Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia Lembaga Ketahanan Nasional (AAKI Lemhannas), PATTIRO, Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, dan lainnya.

 

 

Dalam paparannya, Bimo Wijayanto menjelaskan bahwa latar belakang permasalahan reformasi birokrasi di Indonesia terdapat pada kualitas sumber daya manusia (SDM) yang masih rendah karena demografi aparatur sipil negara (ASN) tidak ideal (43% kelompok fungsional administrasi umum), modus usia ASN 51 tahun, serta jabatan pimpinan tinggi (JPT) memiliki kompetensi yang rendah. Aspek kelembagaan juga menjadi salah satu penyebab permasalahan reformasi birokrasi di Indonesia karena pemerintah pusat masih cenderung tumpang tindih dan belum sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Bimo Wijayanto juga menjelaskan mengenai isu yang menjadi perhatian publik terkait reformasi birokrasi yaitu penyelesaian masalah tenaga honorer, kasus jual beli jabatan ASN, rendahnya kualitas layanan publik, serta kualitas ASN yang tidak merata.

Misbah Hasan menyatakan bahwa untuk meluruskan arah reformasi birokrasi diperlukan adanya penyempurnaan regulasi (UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 30 Tahun  2014, serta Permen PAN-RB No. 13 Tahun 2014), meningkatkan manajemen kinerja ASN (kinerja organisasi, kinerja proses, dan kinerja individu), mengulas peran kepala daerah sebagai pejabat pembina kepegawaian (PPK), adanya koordinasi antara KASN, Kementerian PAN-RB, BKN, dan BKD dalam pemberian sanksi pelanggaran ASN, dan  meningkatkan kualitas pengawasan terhadap ASN.

Agenda Kegiatan

« July 2019 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Berita Terkini