SDM Indonesia Unggul Melalui Penerapan Sistem Merit

Written by  Jun 19, 2020

Melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024. Sistem Merit ditetapkan sebagai Program Prioritas Nasional yang harus dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga dan Daerah. Sesuai tujuan KASN dalam Pasal 28 Undang-Undang ASN, yaitu menjamin terwujudnya system merit dalam kebijakan dan Manajemen ASN. Rabu (17/6/20), KASN melalui Kelompok Kerja Pengawasan Bidang Penerapan Sistem Merit Wilayah I bekerja sama dengan Kantor Regional I BKN Yogyakarta melaksanakan kegiatan Audiensi dan Diskusi Nasional dalam jaringan dengan tajuk “Kebijakan Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Instansi Pemerintah”. Acara ini diikuti oleh Sekretaris Daerah, Kepala BKD/ BKPSDM/ BKPPD dan Inspektur Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/ Kota di Wilayah Kerja Kanreg I BKN Yogyakarta. Kegiatan ini bertujuan untuk menjalin komitmen Instansi Pemerintah Daerah dalam melakukan percepatan penilaian mandiri penerapan sistem merit dalam manajemen ASN melalui aplikasi SIPINTER (Sistem Informasi Penerapan Sistem Merit).

 

sm1 b

 

Acara dibuka oleh Anggota KASN Koordinator Pengawasan Bidang Penerapan Sistem Merit Wilayah I, Ibu Sri Hadiati Wara Kustriani. Dalam paparannya yang bertema “Kebijakan Penerapan Sistem Merit: Peran PPK dan PyB dalam Penerapan Sistem Merit di Instansi Pemerintah”,  Ibu Sri Hadiati menjelaskan bahwa Sistem Merit merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan misi dan visi Presiden Jokowi “SDM Unggul, Indonesia Maju” serta mampu meminimalisir terjadinya praktik korupsi di dalam birokrasi.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kanreg I BKN Yogyakarta, Ibu Anjaswari Dewi turut menyampaikan pemaparannya mengenai kondisi penerapan sistem merit di wilayah kerja Kanreg I BKN Yogyakarta.

 

sm1 c

 

Tata cara penilaian mandiri penerapan sistem merit di Instansi Pemerintah secara lebih detail disampaikan oleh Asisten KASN Pengawasan Bidang Penerapan Sistem Merit Wilayah I, Ibu Septiana Dwiputrianti. Dijelaskan dalam paparannya

“seluruh dokumen bukti yang perlu diunggah dalam apilikasi SIPINTER, serta data instansi pemerintah yang masih belum melakukan pengisian SIPINTER dan yang sudah mengisi tetap akan  dilakukan verifikasi oleh KASN” tutup Septi.

 

sm1 d

 

Dalam kegiatan ini, Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkesempatan membagikan pengalamannya mengenai pengimplementasian sistem merit di instansinya selama ini. Kegiatan Audiensi Nasional diakhiri dengan sesi tanya jawab yang cukup interaktif dari seluruh peserta. Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan secara daring ini lebih dari 80 orang dan mendapatkan apresiasi yang cukup baik dari Kakanreg Wilayah I BKN maupun semua peserta.

 

sm1 e

 

 

 

JADWAL SHOLAT

 

Government Public Relations

 

Agenda Kegiatan

« August 2020 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Berita Terkini