KASN Melaksanakan Konsultasi JDIHN dengan BPHN Kementerian Hukum dan HAM

Written by  Jun 24, 2020

Di Era Industri 4.0, masyarakat memerlukan akses data yang cepat. Dokumen-dokumen perlu di siapkan secara digital, sehingga dapat diketahui masyarakat secara lebih cepat. Sebagai Negara besar, Indonesia memiliki ribuan produk hukum. Dengan banyaknya jumlah tersebut maka diperlukan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang bersifat Nasional. KASN sebagai salah satu Lembaga Negara yang mempunyai produk hukum, hari ini (24/6/20) berkunjung sekaligus berkonsultasi tentang Jaringan Dokumentasi Hukum Nasional (JDIHN) dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Kementerian Hukum dan HAM. Hal ini merupakan salah satu tindaklanjut dari Surat Kepala BPHN nomor PHN-NN.03.05-18 tanggal 23 Maret 2020.

Kegiatan yang dimulai pukul 09.00 WIB ini, dilaksanakan di Kantor BPHN Jalan Mayjend Soetoyo, Cililitan, Jakarta Timur. Kunjungan tim KASN yang dikoordinir oleh Plt. Kasubag Humas KASN Rizkynta Ginting ini, diterima langsung oleh Kepala Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional, Drs. Yasmon, M.L.S, didampingi Kepala Bidang Otomasi Dokumentasi Hukum Emalia Suwartika S.Sos, M.Si, Kepala Sub Bidang Pemberdayaan dan Penguatan Jaringan Reinal Saputra SH,MH, dan Diden Priya Utama Kepala Sub Bidang Digitalisasi Dokumen Hukum.

Dalam sambutannya Kepala Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional, Drs. Yasmon, M.L.S  mengapresiasi kehadiran tim KASN sebagai respon atas surat BPHN sebelumnya.

“Kami mengharapkan agar KASN dapat segera bergabung dan terintegrasi dengan Intansi lainnya di Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional” ucap Yusman membuka pertemuan ini.

 

jdihn 2

 

Kegiatan dilanjutkan oleh pemaparan dan penjelasan oleh Kepala Sub Bidang Pemberdayaan dan Penguatan Jaringan Reinal Saputra SH,MH. Dalam penjelasannya Reinal menekankan pentingnya Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Nasional (JDIHN) untuk menghindari tumpang tindihnya suatu produk hukum. Ditambahkan juga oleh Reinal dengan adanya JDIHN masyarakat dapat mengetahui peraturan-peraturan yang masih berlaku maupun yang sudah dicabut.

“Selain berisi peraturan, Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Nasional juga dapat memuat jurnal hukum, naskah akademis, risalah rapat, dan lain sebaginya” ucap Reinal.

 

jdihn 3

 

Diperlukan website khusus Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) milik KASN, sebelum dapat diintegrasikan dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN), hal ini diungkapkan oleh Kepala Bidang Otomasi Dokumentasi Hukum Emalia Suwartika S.Sos, M.Si

“setelah memiliki Website JDIH maka KASN perlu mengintegrasikan nya dengan JDIHN, sehingga produk hukum KASN dapat terintegrasi di JDIHN” ungkap Emalia.

 

jdihn 4

 

Menutup pertemuan tersebut Emalia menyatakan BPHN akan membantu KASN dalam menyiapkan website JDIH milik KASN. Koordinasi lebih lanjut akan tetap dilakukan oleh KASN dan BPHN demi segera terciptanya JDIH milik KASN. (Humas KASN)

JADWAL SHOLAT

 

Government Public Relations

 

Agenda Kegiatan

« August 2020 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Berita Terkini