Berita KASN (180)
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, memberikan sambutan sekaligus membuka secara resmi kegiatan workshop bagi Pansel JPT “Membangun Pemahaman dan Upaya Pencegahan Paham Intoleransi dan Radikalisme di Instansi Pemerintah” di Hotel Alila Solo, Senin (22/07).
JAKARTA- Dalam rangka peningkatan kompetensi panitia seleksi (Pansel) dalam membangun pemahaman dan upaya pencegahan paham intoleransi dan radiklalisme di Instansi Pemerintah, KASN menyelenggarakan kegiatan Workshop dengan mengusung thema “Membangun Pemahaman dan Upaya Pencegahan Paham Intoleransi dan Radikalisme di Instansi Pemerintah se Provinsi Jawa Tengah, pada hari Senin (22/07), bertempat di Alila Hotel Solo.
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang sekaligus sebagai keynote speech, pada hari Senin (22/07) bertempat di Alila Hotel, Solo. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Ketua KASN Prof. Sofian Effendi, Komisioner Bidang Promosi dan Advokasi Prof. Pridjono Tjiptoherijanto, Wakil Walikota Surakarta Achmad Purnomo, dan Sekretaris Daerah dan Kepala BKD/BKPSDM dalam wilayah Jawa Tengah sebagai peserta workshop, serta USAID Cegah.
Jakarta. Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) mewacanakan penghapusan fungsi Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) bagi pejabat politik seperti menteri dan kepala daerah untuk mengurangi intervensi terhadap birokrasi sehingga menurunkan potensi transaksi jabatan ASN dan pelanggaran netralitas ASN yang seringkali terjadi di dalam instansi pemerintah. Jabatan PPK diharapkan dapat diberikan kepada pejabat ASN yang paling tinggi jabatannya dalam suatu instansi, yakni sekretaris jenderal atau sekretaris daerah.
Dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Badan Kepegawaian Negara (BKN) Tahun 2019, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dengan ini kami mengundang para Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memenuhi syarat untuk mengikuti proses seleksi terbuka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Badan Kepegawaian Negara Tahun 2019, dengan ketentuan sebagai berikut:
---- Unduh Lembar Pengumuman ----
Makassar. Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) melaksanakan sosialisasi penerapan aplikasi sistem informasi penilaian mandiri sistem merit (SIPINTER) di instansi pemerintah, di Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan pada Kamis, (11/7).
Kegiatan sosialisasi kali ini menghadirkan tiga Asisten Komisioner (Askom) KASN sebagai narasumber, yakni Askom bidang Promosi dan Advokasi Nurhasni Anwar, Askom bidang Pengkajian dan Pengembangan Sistem Abdul Wakhid dan Muhlis Irfan. Sementara itu, Asisten Pemerintahan Pemprov Sulawesi Selatan Tautoto Taranggina mewakili Gubernur Sulsel membuka acara sosialisasi tersebut. Sosialisasi juga diikuti oleh para Kepala Badan Kepegawaian Daerah pemerintah kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan.
Jakarta - Menjelang berakhirnya periode I keanggotaan Komisioner Komisi ASN pada September nanti, seleksi terbuka untuk periode berikutnya resmi dibuka hari ini. (7/11/2019)
Komisi ASN memanggil putera-puteri bangsa Indonesia dengan kualifikasi Warga Negara Indonesia , setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945, pendidikan minimal S2 di bidang administrasi negara, manajemen SDM, kebijakan publik, ilmu hukum, ilmu pemerintahan dan atau bidang lain yang memiliki keterkaitan di bidang manajemen sumber daya manusia, berusia paling rendah 50 tahun, dan tidak sedang menjadi anggota partai politik dan tidak sedang menduduki jabatan politik.
Pendaftaran dimulai pada tanggal 11-22 Juli 2019 secara online melalui situs resmi KemenpanRB dengan alamat www.menpan.go.id. Untuk info lebih lanjut, calon peserta dapat mengunduh di tautan berikut :
---- Unduh Lembar Pengumuman ----
Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) mengundang tokoh-tokoh terbaik bangsa untuk mengabdi dan berperan menjadi pengawal sistem merit manajemen ASN dan pengawas kode etik, nilai dasar, kode perilaku serta netralitas ASN dengan menjadi Anggota Komisioner KASN periode 2019-2024, yang seleksinya akan segera dibuka dalam waktu dekat ini.
Dengan segera berakhirnya masa keanggotaan Komisioner KASN periode 2014-2019 pada bulan Oktober, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB) mengeluarkan Keputusan Menteri PANRB Nomor 169 Tahun 2019 tentang Tim Seleksi Calon Anggota KASN Periode Tahun 2019-2024. Menurut Keputusan tersebut, tim seleksi berjumlah 5 orang yang diketuai oleh Menteri PANRB dengan Sekretaris Muhammad Yusuf Ateh, dan beranggotakan Bima Haria Wibisana, Ryaas Rasyid dan Eko Prasojo.
Jakarta- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Badan Perencanaan Pembangunan (Bappenas) RI menyelenggarakan Diskusi Terbatas: Pendalaman Konsep dan Pengukuran Indeks Penerapan Sistem Merit pada hari Jum’at (14/06/2019) bertempat di Kantor Bappenas, Jakarta. Diskusi terbatas tersebut dibuka oleh Direktur Aparatur Negara Bappenas, Tatang Muttaqin, S.Sos., M.Ed., Ph.D. Kegiatan terebut dihadiri oleh Asisten Komisioner Aparatur Sipil Negara (KASN) Bidang Pengkajian dan Pengebangan Sistem (PPS) Septiana Dwiputrianti dan Abdul Wakhid; Kepala Biro Sumber Daya Manusia (SDM) Bappenas, Thohir Afandi; Kepala Bagian SDM, Meily Djohar; Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan pada Pusat Pembinaan Pendidikan, Pelatihan, serta Prencanaan (Pusbindiklatren), Wignyo Adiyoso; serta Pejabat Fungsional lainnya di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas dan KASN.
Adapun tujuan diskusi ini adalah untuk memberi pemahaman secara mendalam terkait Penerapan Sistem Merit Manajeman ASN yang mencakup: Manfaat penerapan Sistem Merit, Pengukuran Indeks Penerapan Sistem Merit, Penerapan Aplikasi Sipinter, serta Pembangunan Talent PooI Nasional yang nantinya diharapkan dapat dipergunakan sebagai panduan dalam penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024 pada Bidang Aparatur Negara di Bappenas.
Asisten Komisioner KASN Abdul Wakhid, Mukhlis Irvan dan Septiana memberikan paparan mengenai Aplikasi "SIPINTER" dalam kegiatan Sosialisasi Aplikasi SIPINTER dan Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit di Instansi Pemerintahpada Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi Sumatera Selatan, pada hari Kamis (27/06/2019) bertempat di Hotel Horison Ultima, Palembang
PALEMBANG – Dalam rangka peningkatan pemahaman stakeholders dalam penggunaan aplikasi Sipinter dan penilaian mandiri penerapan sistem merit, Komisi Aparatur Sipil Negara selaku pengawas dan penjaga sistem merit (The Guardian of Merit System), melakukan sosialisasi Aplikasi Sipinter (Sistem Informasi Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit) dan Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit pada 17 Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Kegiatan ini diselenggarakan di Hotel Horison Ultima Palembang, pada hari Kamis (27/06).
Adapun sebagai peserta dalam kegiatan ini adalah perwakilan dari masing-masing unit kerja yang menangani bidang kepegawaian atau Badan Kepegawaian atau Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Pemerintah Kabupaten dan Kota dalam Wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Disamping itu juga hadir perwakilan BKD Provinsi Jambi, Bengkulu dan Bangka Belitung. Sedangkan perwakilan BKD provinsi Lampung berhalangan hadir.
Walikota Bima Muhammad Lutfi datang memenuhi undangan Komisi Aparatur Sipil Negara untuk memberikan klarifikasi terkait pengaduan pelanggaran sistem merit yang diduga dilakukan oleh Pemerintah Kota Bima beberapa waktu lalu.
Dalam klarifikasinya hari ini Senin (1/7) di kantor KASN, Walikota Bima mengakui dalam mendemosi dan menonjobkan pejabat ASN Pemkot Bima tidak berpedoman pada PP 53 tentang Disiplin PNS. Untuk itu, Walikota Muhammad Lutfi akan kembali mengevaluasi keputusannya tersebut dalam waktu dekat.
