Berita KASN (258)
Ketua KASN: Semua pihak sedang kesulitan ditengah bencana pandemi Covid-19 ini, Pemerintah memerlukan anggaran untuk menangani semua ini.
Jakarta (8/4/20)- Pemerintah sedang melakukan pertimbangan untuk melakukan pemotongan Gaji 13 dan THR PNS di tengah Pandemi Corona.
Sebagai bentuk upaya Pemerintah untuk mencegah penyebaran virus Covid 19, Presiden Jokowi melalui Menteri PANRB telah menginstruksikan bahwa semua ASN dapat bekerja dari rumah (work from home). Komisi ASN sendiri sebagai lemabaga negara telah menindaklanjuti Instruksi Presiden tersebut dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan KASN. Dengan adanya kebijakan tersebut KASN, melalui Kelompok Kerja Pengawasan Penerapan Bidang Sistem Merit 2 melakukan peran dan tugasnya untuk melakukan pembinaan sistem merit kepada setiap Instansi Pemerintah (Kementerian/Lembaga Pusat maupun Daerah) melalui video conference. Metode kerja ini diharapakan mampu memutus rantai penyebaran Covid 19.
Walau ada kebijakan Work From Home (WFH) atau Kerja dari Rumah (KDR), KASN tetap memberikan pelayanan optimal kepada instansi pemerintah. Salah satu bentuk pelayanan tersebut adalah memberikan pelatihan penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Jabatan Pimpinan Tinggi (SIJAPTI) secara online kepada Instansi Pemerintah.
Berdasarkan Surat Menteri PANRB Nomor B/318/M.SM.01.00/2020, tanggal 17 Maret 2020, Hal: Penundaan Jadwal Pelaksanaan SKB Seleksi CPNS Formasi Tahun 2019 dan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CPNS 2019 Nomor K26-30/D2060/III/20.01, tanggal 18 Maret 2020, Hal: Penyampaian Hasil SKD CPNS Kementerian PANRB Tahun 2019, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
--- Lampiran I
--- Lampiran II
Jakarta (17/3) Sejalan dengan upaya pemerintah dalam mencegah penyebaran virus corona (COVID-19), dan sesuai Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 tahun 2020 serta Surat Edaran Ketua KASN Nomor 1 tahun 2020, maka mulai tanggal 18 Maret sampai dengan 31 Maret 2020 pelayanan publik di Kantor Komisi Aparatur Sipil Negara untuk sementara dilakukan penyesuaian.
Pelayanan secara tatap muka di kantor KASN dibatasi, namun Instansi Pemerintah dan masyarakat tetap dapat menerima layanan yaitu:
- Pelaksanaan layanan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi dapat menggunakan aplikasi SIJAPTI (Sistem Informasi Jabatan Pimpinan Tinggi) melalui situs sijapti.kasn.go.id
- Proses penilaian penerapan sistem merit Instansi Pemerintah dapat menggunakan aplikasi SIPINTER (Sistem Informasi Penilaian Mandiri Sistem Merit) melalui situs sipinter.kasn.go.id
- Bagi masyarakat yang ingin menyampaikan pengaduan, dapat menggunakan aplikasi e-lapor melalui situs lapor.kasn.go.id
- Segala bentuk koordinasi, komunikasi dan pemberian layanan konsultasi agar mengefektifkan penggunaan sarana whatsapp, email, google meet dan sarana elektronik lainnya.
Namun demikian, kantor Komisi Aparatur Sipil Negara tetap beroperasi, meski sebagian besar pegawai akan melakukan pekerjaannya dari rumah masing masing. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Rizkynta Ginting (Plt.Kasubag Humas KASN) 085351965073, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Demikian untuk dimaklumi, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.
Jakarta- Untuk menghimpun masukan dari para pemangku kepentingan (multi stakeholder), Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD), bertempat di Komplek Bidakara, Jakarta pada hari Jum’at 13 Maret 2020. Diskusi bertujuan untuk menghimpun masukan dan saran terhadap peran KASN dalam mewujudkan SDM-ASN Indonesia unggul melalui penerapan sistem merit dalam kebijakan dan manajemen ASN. Dalam periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo, KASN memiliki peran strategis untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional, sebagaimana diamanatkan Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) Tahun 2020-2024, khususnya mewujudkan SDM-ASN Unggul.
Sejumlah petinggi Komisi Kejaksaan RI yang terdiri dari Ketua – Barita Simanjutak, Wakil Ketua – Babul Kohir, dan Sekretaris melakukan kunjungan kerja sekaligus Silaturahmi dan Koordinasi ke kantor Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) di jalan Letjend. MT. Haryono, Pancoran Jakarta Selatan. Dalam pertemuan tersebut pimpinan KASN yang diwakili oleh Wakil Ketua KASN – Tasdik Kinanto, didampingi I Gusti Ngurah Agung Yuliarta Endrawan – Asisten KASN Pengawasan Bidang Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Wilayah 1 dan Tenaga Ahli Pokja Pengawasan Bid. JPT Wil 1, Pandu, menyambut baik serta mengapresiasi kunjungan kerja, silahturahmi dan koordinasi tersebut.
Makassar- Komisi Aparatur Sipil Negara melaksanakan Kegiatan Penilaian dan Pembinaan Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN di Instansi Pemerintah pada hari Selasa, 10 Maret 2020. Kegiatan ini dilaksanakan di Kantor Gubernur dan Kantor BKD Sulawesi selatan selama tiga hari hingga tanggal 12 Maret 2020. Kegiatan yang bertema “Gema Si Merit” ini langsung dihadiri oleh Ketua KASN Prof. Agus Pramusinto dan Komisioner KASN Mustari Irawan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai tuan rumah menyambut Ketua KASN dan seluruh peserta di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan.
Ketua KASN: Netralitas ASN kembali diuji pada pilkada kali ini, jika tidak disikapi maka pelanggaran netralitas dapat bertambah
MAKASSAR- Komisi ASN yang bekerjasama dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) menggelar Kampanye Publik dan Deklarasi Netralitas ASN pada Pilkada Serentak Tahun 2020 di Makassar, Minggu (8/3). Tujuan kegiatan ini adalah untuk menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak yang akan diselenggarakan pada 23 September 2020.
Bangli-Tim KASN melakukan kunjungan ke Kabupaten Bangli, Provinsi Bali dalam rangka penelusuran data terkait proses mutasi dan rotasi sejumlah pejabat di Lingkungan Pemkab Bangli, Provinsi Bali.
