Berita KASN (281)
Ketua KASN: KASN hadir untuk melindungi kedua pihak, Pejabat Pembina Kepegawaian dan ASN. Pejabat Pembina Kepegawaian agar bertindak sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, sedangkan ASN agar tidak khawatir dalam bekerja apakah dimutasi atau tidak.
Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) bersama Sekretariat Kabinet (Setkab) memiliki tugas yang saling terkait dalam proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) pada birokrasi pemerintah. KASN bertugas untuk memastikan bahwa proses penjaringan calon Pejabat Pimpinan Tinggi baik melalui seleksi secara terbuka dan kompetitif maupun mutasi/rotasi, telah dilaksanakan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, kinerja dan integritas. Sedangkan Sekretariat Kabinet, melalui Tim Penilai Akhir (TPA) memiliki fungsi melakukan penilaian dan memberikan pertimbangan terhadap para calon pejabat Pimpinan Tinggi Utama dan Pimpinan Tinggi Madya yang diusulkan oleh Pimpinan instansi, yang selanjutnya pengangkatannya melalui Keputusan Presiden.
Kepatuhan Kepala Daerah dalam pelaksanaan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia menjadi hal yang sangat krusial. Manajemen ASN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN hadir untuk menjadi pedoman agar para Kepala Daerah tidak sewenang-wenang dalam mengelola sumber daya aparatur di daerahnya masing-masing. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh Walikota Gorontalo Marten A. Taha, SE, M.Ec.Dev baru-baru ini dalam menindaklanjuti Rekomendasi KASN Nomor: B-817/KASN/3/2020 tanggal 10 Maret 2020 perihal Dugaan Pelanggaran pada Pelantikan Pejabat Administrator dan Pengawas. Tindak lanjut atas rekomendasi tersebut tertuang dalam Surat Walikota Gorontalo yang ditujukan kepada Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Nomor: 800/BKPP/860 tanggal 20 April 2020.
Kamis (2/7/20) Walikota Bandung Oded Muhammad Danial menghadiri Coaching Optimalisasi Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit (PMPSM) dengan KASN. Kegiatan coaching kali ini merupakan pertama kali antara KASN dengan Pemerintah Kota Bandung. Acara yang dilakukan sejak pukul 09.00 ini berlangsung secara virtual melalui media video conference. Dalam sambutannya, Walikota Bandung, menekankan pentingnya sistem merit demi mewujudkan Reformasi Birokrasi.
Jakarta. (1/7/20) Komisi Aparatur Sipil Negara melakukan Pengawasan Evaluasi Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Kegiatan yang bertempat di Graha Pengayoman Kementerian Hukum dan HAM Jl. H. R. Rasuna Said Kuningan, Jakarta Selatan ini, dilakukan langsung oleh Komisioner KASN Bidang Pengawasan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Wilayah 1, Dr.Rudiarto Sumarwono, MM bersama Asisten KASN, John Ferianto dan Auditor Kepegawaian, Nurul Hidayah.
Sesuai amanat Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, salah satu tujuan KASN adalah menjamin terwujudnya sistem merit dalam kebijakan dan Manajemen ASN. Dalam rangka mwujudkan tujuannya tersebut, hari ini (1/7/20) KASN Kembali melaksanakan Coaching Optimalisasi PMPSM (Penilaian Mandiri Penerapan Sitem Merit). Kali ini KASN melaksanakan coaching dengan Pemerintah Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan.
Jakarta - Menghadapi pilkada serentak di 270 daerah yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terus melakukan berbagai kegiatan dalam rangka kerjasama peningkatan pengawasan netralitas ASN. Pada hari Selasa (30/6/2020) KASN melakukan kampanye virtual Gerakan Nasional Netralitas ASN dengan tema “ASN Netral, Birokrasi Kuat dan Mandiri”. Kegiatan dibuka oleh Ketua KASN dan dilanjutkan sambutan dari Wakil Ketua KPK Nurul Gufron.
Belum lama ini Walikota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung H. Maulan Aklil, S. IP, M.Si melakukan penjatuhan hukuman disiplin kategori berat berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri terhadap dua CPNS (H dan B) yang sedianya akan mengisi formasi dokter di RSUD Depati Hamzah, Kota Pangkalpinang melalui Keputusan Walikota Nomor: 217/KEP/BKPSDMD/II/2020 dan Keputusan Walikota Nomor: 218/KEP/BKPSDMD/II/2020 tanggal 7 Februari 2020. Keputusan terpaksa harus diambil oleh Walikota Pangkalpinang menyikapi adanya rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: B-615/KASN/2/2020 tanggal 25 Februari 2020. Berdasarkan proses audit terbukti bahwa keduanya mangkir dari kewajibannya selama lebih dari 46 hari kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.
Sebagai salah satu Instansi Pemerintah yang memiliki dan mengelola ASN, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) berkewajiban menjalankan manajemen ASN berdasarkan sistem merit. Sebagai wujud keseriusan DPD RI dalam menjalankan Undang-Undang ASN, siang ini (26/6/20) DPD RI secara resmi mengajukan permohonan rencana pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan DPD RI kepada KASN. Berkas pengajuan ini diserahkan langsung oleh Kepala Biro SDM DPD RI Lalu Niqman Zahir, S.Sos, M.Si dan diterima oleh Asisten KASN Bidang Pengawasan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Wilayah 1 Jhon Ferianto.
