Berita KASN

Berita KASN (289)

Jakarta - Menghadapi pilkada serentak di 270 daerah yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terus melakukan berbagai kegiatan dalam rangka kerjasama peningkatan pengawasan netralitas ASN. Pada hari Selasa (30/6/2020) KASN melakukan kampanye virtual Gerakan Nasional Netralitas ASN dengan tema “ASN Netral, Birokrasi Kuat dan Mandiri”. Kegiatan dibuka oleh Ketua KASN dan dilanjutkan sambutan dari Wakil Ketua KPK Nurul Gufron.

Belum lama ini  Walikota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung H. Maulan Aklil, S. IP, M.Si  melakukan penjatuhan hukuman disiplin kategori berat berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri terhadap dua CPNS (H dan B) yang sedianya akan mengisi  formasi dokter di RSUD Depati Hamzah, Kota Pangkalpinang melalui Keputusan Walikota Nomor: 217/KEP/BKPSDMD/II/2020 dan Keputusan Walikota Nomor: 218/KEP/BKPSDMD/II/2020 tanggal 7 Februari 2020. Keputusan terpaksa harus diambil oleh Walikota Pangkalpinang menyikapi adanya rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: B-615/KASN/2/2020 tanggal 25 Februari 2020. Berdasarkan proses audit terbukti bahwa keduanya mangkir dari kewajibannya selama lebih dari 46 hari kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

Sebagai salah satu Instansi Pemerintah yang memiliki dan mengelola ASN, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) berkewajiban menjalankan manajemen ASN berdasarkan sistem merit. Sebagai wujud keseriusan DPD RI dalam menjalankan Undang-Undang ASN, siang ini (26/6/20) DPD RI secara resmi mengajukan permohonan rencana pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan DPD RI kepada KASN. Berkas pengajuan ini diserahkan langsung oleh Kepala Biro SDM DPD RI Lalu Niqman Zahir, S.Sos, M.Si dan diterima oleh Asisten KASN Bidang Pengawasan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Wilayah 1 Jhon Ferianto.

Jakarta. Komisioner KASN Bidang Pengawasan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Wilayah 1, Dr. Rudiarto Sumarwono Senin (22/06/20) bersama Asisten KASN Agung Endrawan, M.H selalu dan Pandu Wibowo, M.E selaku Tenaga Ahli KASN menerima konsultasi dari dr. Kornelius Kodi Mete selaku Bupati Sumba Barat Daya beserta jajaran.

Sebagaimana diberitakan oleh Radar Selatan dan beberapa media online di Bengkulu Selatan, Ketua Pansus ASN DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan Nissan Deni Purnama menyatakan dalam rapat Paripurna DPRD Bengkulu Selatan bahwa terdapat kejanggalan dalam mutasi ASN yang dilakukan Pemerintah Bengkulu Selatan (22 Juni 2020). Selain itu ditambah dengan pihak Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Aparatur Kabupaten Bengkulu Selatan yang tidak dapat menjelaskan ketika Pansus meminta dokumen kelengkapan mutasi. DPRD Bengkulu Selatan juga mendesak Bupati untuk segera mengembalikan ASN yang proses mutasinya tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan meminta agar dapat diselesaikan selama 14 hari. Apabila tidak diindahkan oleh pihak eksekutif, maka DPRD Bengkulu Selatan akan menyurati Menteri Dalam Negeri.

Di Era Industri 4.0, masyarakat memerlukan akses data yang cepat. Dokumen-dokumen perlu di siapkan secara digital, sehingga dapat diketahui masyarakat secara lebih cepat. Sebagai Negara besar, Indonesia memiliki ribuan produk hukum. Dengan banyaknya jumlah tersebut maka diperlukan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang bersifat Nasional. KASN sebagai salah satu Lembaga Negara yang mempunyai produk hukum, hari ini (24/6/20) berkunjung sekaligus berkonsultasi tentang Jaringan Dokumentasi Hukum Nasional (JDIHN) dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Kementerian Hukum dan HAM. Hal ini merupakan salah satu tindaklanjut dari Surat Kepala BPHN nomor PHN-NN.03.05-18 tanggal 23 Maret 2020.

Dalam rangka pelaksanaan amanat Pasal 36 Ayat 4, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (UU-ASN), Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) mengundang tenaga profesional baik Pegawai Negeri Sipil maupun Non Pegawai Negeri Sipil, untuk megisi lowongan jabatan Asisten KASN yang berkedudukan di Jakarta, dengan ketentuan sebagai berikut:

 

--- Unduh Lembar Pengumuman ---

 

 

Jakarta. Selasa (23/6/20) Kementerian PANRB, Badan Kepegawaian Negara, KASN, dan Lembaga Administrasi Negara menghadiri undangan Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR RI. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo, Kepala Badan Kepegawaian Negara Dr. Bima Haria Wibisana, Kepala LAN Dr. Adi Suryanto dan Ketua KASN Prof. Agus Pramusinto M.D.A. hadir pada kegiatan ini.

Pada masa kenormalan baru saat ini, KASN tetap menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Lembaga pengawas Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN secara maximal. Senin (22/6/20) tim KASN dipimpin oleh Komisioner KASN Bidang Pengawasan Penerapan Sistem Merit Wilayah 2 Dr. Mustari Irawan M.P.A, didampingi Asisten KASN Bidang Pengawasan Penerapan Sistem Merit Wilayah 2 Dr. Andi Abu Bakar, melakukan Coaching Optimalisasi PMPSM (Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit) dengan Pemerintah Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan.

JADWAL SHOLAT

 

Government Public Relations

 

Agenda Kegiatan

« July 2020 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Berita Terkini