Berita Media

Berita Media (43)

 

IMG 20191024 WA0013 1

Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Abdul Hayat membuka sosialisasi sistem merit manajemen ASN di Makassar, Kamis, (24/10/2019). ANTARA/HO/Humas Pemprov Sulsel

 

Makassar (ANTARA) - Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) bersama Badan Kepegawaian Negara dan Koordinator Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK RI Wilayah VIII Sulawesi mendorong penerapan sistem merit bagi manajemen ASN di Sulawesi Selatan.

KENDARI, LENTERASULTRA.COM- Pemberhentian sejumlah pejabat eselon dua dilingkup Pemerintahan Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) bisa berbuntut panjang. Mutasi besar-besaran yang dilakukan Ali Mazi beberapa jam pasca acara ground breaking RS Jantung dan pembuluh darah Kamis (29/8/2019), ternyata tidak diketahui apalagi memiliki rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Gubernur Sultra ini pun diduga menabrak aturan akibat kebijakannya tersebut.

“Kalau mutasi eselon dua terkait non job itu (pemberhentian sejumlah Kadis di Pemprov Sultra, res), kami tidak pernah memberikan rekomendasi,” kata Nurhasni, Asisten Komisioner KASN bidang promosi dan avokasi ketika dihubungi via ponselnya, Jumat (30/8/2019). Alumni S-2 Yokohama National University Japan ini menegaskan, untuk urusan pemberhentian pejabat pimpinan tunggi, KASN sangat selektif bahkan tidak begitu gampang untuk mengeluarkan rekomendasi.

KBRN, Jakarta : Komisioner Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Waluyo Martowiyoto menyatakan mendukung wacana pemerintah mengenai ASN bekerja di rumah.

"Sangat kita dukung hari gini masih finger print itu kuno menurut saya, kami sangat mendukung," ucapnya kepada RRI, Selasa (13/8/2019).

Namun ia menyebut harus ada penerapan yang benar-benar diterapkan dengan bijak. Bekerja dimana saja, katanya, asalkan pekerjaannya selesai tidak menjadi masalah.

20190808 Seleksi Anggota KASN 12

48 peserta sedang menjalani tahapan penulisan makalah pada seleksi terbuka bagi calon Anggota Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), di Gedung Krida Bhakti, Kementerian Sekretariat Negara, Kamis (08/08).

 

JAKARTA - Sebanyak 48 dari 50 calon anggota Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) mengikuti tahap penulisan makalah, di Gedung Krida Bhakti, Kementerian Sekretariat Negara, Kamis (08/08). Dalam sambutan pembukanya, Anggota Panitia Seleksi (Pansel) Calon Anggota KASN Prof. Ryaas Rasyid mengatakan bahwa seleksi yang dilaksanakan merupakan bentuk komitmen dari Ketua Pansel yang juga Menteri PANRB Syafruddin untuk menghasilkan anggota KASN yang memiliki integritas, profesionalitas, dan kompetensi.

“Menteri menekankan bahwa proses seleksi calon anggota KASN pada saat ini dilaksanakan secara transparan, akuntabel dan bebas dari intervensi politik, untuk menghasilkan anggota KASN yang memiliki integritas, profesionalitas, dan kompetensi,” katanya.

Sumenep, Labumi.id ; Indikasi pelanggaran dalam pembentukan Panitia Seleksi (Pansel) sembilan jabatan tinggi pratama dilingkungan Pemkab Sumenep oleh Bupati A. Busyro Karim mendapat atensi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). KASN telah memanggil Pemkab Sumenep untuk mengklarifikasi dugaan keterlibatan salah satu anggota Pansel Syaiful A’la dalam partai politik.

’’Ada dua hal yang kami periksa, pertama terkait rotasi dan yang kedua soal pengisian jabatan sembilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) termasuk pembentukan Pansel karena dalam perkembangannya terendus anggotanya terindikasi pengurus Parpol,’’ ungkap Asisten Komisioner KASN Bidang Pengaduan dan Penyelidikan, Kukuh Heruyanto, Jum’at (9/8/2019) kepada Labumi.id.

FAJAR.CO.ID,MAKASSAR–Walikota Makassar diberi rekomendasi untuk mengembalikan lima pejabat yang dinonjobkan ke posisi semula di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar. Rekomendasi dikeluarkan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

“Ya sudah ada rekomendasi terhadap Walikota untuk mengembalikan ke jabatan semula,” beber Sumardi, Asisten Komisioner Bidang Pengaduan dan Penyelidikan KASN, pekan lalu dikutip dari klikkami.id.

Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan Aparatur Sipil Negara (ASN) otomatis dipecat apabila melakukan kejahatan jabatan. Putusan itu diketok atas permohonan ASN di Kepulauan Riau, Hendrik.


Pasal yang dimohonkan yaitu Pasal 87 UU ASN:

(1) PNS diberhentikan dengan hormat karena:

a. meninggal dunia;
b. atas permintaan sendiri;
c. mencapai batas usia pensiun;
d. perampingan organisasi atau atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini;
e. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban.

RMOLJateng. Dr. M. Saekan Muchith, S.Ag, M.Pd dosen IAIN Kudus yang menjadi korban teror dan intimidasi Rektor atas pernyataanya mengenai dugaan jual beli jabatan Rektor IAIN Kudus sangat mengapresiasi gerak cepat Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Pasalnya, pasca laporan dan permohonan perlindungan yang dikirimnya, telah direspon sangat cepat dan positif oleh KASN Republik Indonesia.

"Saya merasakan KASN sangat mengapresiasi surat yang saya kirim. Menurut saya KASN sebagai lembaga negara yang memiliki tupoksi mengawasi kinerja dan prefosionalisme aparatur sipil negara telah melakukan pelayanan yang baik dan cepat," ujar Saekan dalam keterangan tertulisnya kepada RMOLJateng, Sabtu (13/4/2019).

Bandung - Forum Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Jawa Barat melaporkan sebanyak sembilan orang ASN asal Kota Bandung ke Komisi ASN karena diduga tidak netral di Pilpres 2019. Satu dari sembilan orang yang dilaporkan itu sebagai lurah.

Koordinator Forum Netralitas ASN Jabar Pius Widiyatmoko mengatakan sembilan ASN secara terbuka mengekspresikan dukungan kepada salah satu kandidat, baik melalui media sosial dan juga secara konvensional. "Terpantau oleh kita ada beberapa di Kota Bandung. Kemarin ada salah satu lurah di Kota Bandung menyatakan secara eksplisit dukungannya ke 02. Kemudian ada Pegawai Dishub Bandung ke 02 juga," ucap Pius di Jalan Ir H Djuanda, Kota Bandung, Minggu (31/3/2019).

TRIBUNSUMSEL.COM, PRABUMULIH - Sejumlah 37 pejabat yang dilantik pada masa (Pj) Walikota H Richard Chahyadi diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Puluhan pejabat itu dipanggil dan diperiksa satu persatu di ruang rapat Asisten di lantai 1 Gedung Pemerintah kota Prabumulih sejak beberapa hari lalu.

JADWAL SHOLAT

 

Government Public Relations

 

Agenda Kegiatan

« December 2019 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Berita Terkini