Berita Media

Berita Media (38)

FAJAR.CO.ID,MAKASSAR–Walikota Makassar diberi rekomendasi untuk mengembalikan lima pejabat yang dinonjobkan ke posisi semula di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar. Rekomendasi dikeluarkan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

“Ya sudah ada rekomendasi terhadap Walikota untuk mengembalikan ke jabatan semula,” beber Sumardi, Asisten Komisioner Bidang Pengaduan dan Penyelidikan KASN, pekan lalu dikutip dari klikkami.id.

Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan Aparatur Sipil Negara (ASN) otomatis dipecat apabila melakukan kejahatan jabatan. Putusan itu diketok atas permohonan ASN di Kepulauan Riau, Hendrik.


Pasal yang dimohonkan yaitu Pasal 87 UU ASN:

(1) PNS diberhentikan dengan hormat karena:

a. meninggal dunia;
b. atas permintaan sendiri;
c. mencapai batas usia pensiun;
d. perampingan organisasi atau atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini;
e. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban.

RMOLJateng. Dr. M. Saekan Muchith, S.Ag, M.Pd dosen IAIN Kudus yang menjadi korban teror dan intimidasi Rektor atas pernyataanya mengenai dugaan jual beli jabatan Rektor IAIN Kudus sangat mengapresiasi gerak cepat Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Pasalnya, pasca laporan dan permohonan perlindungan yang dikirimnya, telah direspon sangat cepat dan positif oleh KASN Republik Indonesia.

"Saya merasakan KASN sangat mengapresiasi surat yang saya kirim. Menurut saya KASN sebagai lembaga negara yang memiliki tupoksi mengawasi kinerja dan prefosionalisme aparatur sipil negara telah melakukan pelayanan yang baik dan cepat," ujar Saekan dalam keterangan tertulisnya kepada RMOLJateng, Sabtu (13/4/2019).

Bandung - Forum Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Jawa Barat melaporkan sebanyak sembilan orang ASN asal Kota Bandung ke Komisi ASN karena diduga tidak netral di Pilpres 2019. Satu dari sembilan orang yang dilaporkan itu sebagai lurah.

Koordinator Forum Netralitas ASN Jabar Pius Widiyatmoko mengatakan sembilan ASN secara terbuka mengekspresikan dukungan kepada salah satu kandidat, baik melalui media sosial dan juga secara konvensional. "Terpantau oleh kita ada beberapa di Kota Bandung. Kemarin ada salah satu lurah di Kota Bandung menyatakan secara eksplisit dukungannya ke 02. Kemudian ada Pegawai Dishub Bandung ke 02 juga," ucap Pius di Jalan Ir H Djuanda, Kota Bandung, Minggu (31/3/2019).

TRIBUNSUMSEL.COM, PRABUMULIH - Sejumlah 37 pejabat yang dilantik pada masa (Pj) Walikota H Richard Chahyadi diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Puluhan pejabat itu dipanggil dan diperiksa satu persatu di ruang rapat Asisten di lantai 1 Gedung Pemerintah kota Prabumulih sejak beberapa hari lalu.

Laporan Wartawan Wartakotalive.com, Mohamad Yusuf

MENTENG, WARTAKOTALIVE.COM--Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Bahtiar menegaskan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) baik pusat maupun daerah harus menjaga netralitasnya pada pada setiap pelaksanaan tahapan Pemilu 2019.

Hal tersebut ia sampaikan pada acara Kampanye Publik 'ASN Netral, Birokrasi Kuat dan Mandiri' di Area Car Free Day Jalan MH Thamrin Jakarta, Minggu (10/3/2019).

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Aparatur Sipil Negara (ASN) menggelar freeze mob di Car Free Day sebagai simbol netralitas mereka pada pemilihan umum mendatang. Ini untuk mempertegas pentingnya netralitas ASN demi memberi pelayanan adil ke masyarakat.

BANDUNG, (PR).- Forum Aksi Guru Indonesia (FAGI) meminta agar seluruh guru Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak terlibat dukung-mendukung calon pada Pemilu 2019. Guru ASN/PNS diminta untuk bersikap netral.

Imbauan FAGI ini berdasar pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Pasal 4 pada aturan itu melarang ASN/PNS memberi dukungan kepada calon presiden/wakil presiden dan calon anggota legislatif baik DPR, DPRD atau DPD.

Kegiatan sosialisasi netralitas ASN di Pangkalpinang, Jumat (25/1). (Babel.antaranews.com/Aprionis)

 

Pangkalpinang (Antaranews Babel) - Komisi Aparatur Sipil Negara menggelar kegiatan sosialisasi, guna meningkatkan netralitas ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, guna menghasilkan Pemilu yang jujur, adil pada Pileg dan Pilpres pada 17 April 2019.