Terbitnya perubahan kedua dari Undang-Undang KPK yaitu Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 disusul dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai KPK menjadi ASN, mengharuskan KPK untuk mulai bergerak memproses pengalihan status para pegawainya.