Jakarta – Pilkada serentak di 270 daerah akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020. Semakin dekat dengan tahapan pelaksanaan Pilkada serentak Tahun 2020 semakin banyak pelanggaran yang dilakukan oleh ASN. Data per 31 Juli 2020 terdapat 456 ASN yang dilaporkan melanggar netralitas. Untuk itulah Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terus melakukan berbagai kegiatan dalam rangka kerjasama peningkatan pengawasan netralitas ASN sebagai bentuk pencegahan pelanggaran netralitas ASN. Pada hari Rabu (5/8/2020) KASN melakukan Kampanye Virtual Gerakan Nasional Netralitas ASN yang kedua dengan tema “ASN Netral, Birokrasi Kuat dan Mandiri”. Kegiatan ini dibuka oleh Ketua KASN dan dilanjutkan dengan sambutan kunci dari Tjahjo Kumolo Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) yang dalam hal ini diwakilkan oleh Teguh Widjinarko selaku Plt Deputi SDM Aparatur.

Rabu (5/8/20) KASN melakukan Pertemuan tindak lanjut klarifikasi penilaian sistem merit dengan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Kegiatan yang dilakukan secara tatap muka di kantor Kemenkumham, maupun secara virtual itu dihadiri oleh Komisioner KASN Bidang Pengawasan Penerapan Sistem Merit Wilayah 1, Sri Hadiati Wara Kustriani M.B.A dan Asisten KASN Bidang Pengawasan Penerapan Sistem Merit Wilayah 1 Dr. Muhlis Irfan, S.IP, M.Si. Membuka pertemuan tersebut, Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, Bambang Rantam Sariwanto mengungkapkan bahwa Kemenkumham telah melaksanakan sistem penempatan pegawai berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja sebelum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN berlaku.