Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Agus Pramusinto, mengatakan Indonesia sudah lama berjuang untuk melakukan reformasi administrasi. Reformasi adminstrasi menjadi cara untuk menyempurnakan praktik birokrasi, baik dalam perumusan maupun implementasinya. Untuk mewujudkannya, diperlukan transformasi digital di setiap lini.
"Saya percaya transformasi digital membuat birokrasi lebih agile (lincah) dan lebih cepat. Transformasi digital membantu dalam proses pembuatan kebijakan publik. Transformasi digital dengan adanya media sosial membuat pemerintah lebih mudah berinteraksi dengan masyarakat, seperti mendengar aspirasi mereka. Kita tidak lagi menggunakan cara lama dari pintu ke pintu," terang Ketua KASN dalam Talkshow Digital Transformation of the Indonesian Bureaucracy: Super Apps and the Indonesian Digital Ecosystem, Selasa (25/1/2022).
Transformasi digital seringkali diartikan sebagai digitalisasi di semua aspek. Namun, lebih jauh daripada itu, transformasi digital menyangkut kesiapan SDM ASN dalam mengimplementasikan budaya kerja di iklim serba digital. Di Indonesia, transformasi digital menurut Agus masih diterapkan dalam tahap perizinan. Misalnya untuk penelitian, karena pandemi COVID-19, seseorang mengurus perizinannya melalui surat elektronik. Akan tetapi, untuk proses pengambilan data selanjutnya, masih harus menuju instansi atau tempat yang menjadi objek penelitian. "Budaya pelayanan tidak berubah secara signifikan," ujar Agus.
Oleh karena itu, Agus menyebut harus ada dorongan untuk mengubah mindset dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Memang, dalam meningkatkan mentalitas SDM ASN akan lebih berat daripada alih teknologi. Dengan demikian, menurut ketua KASN diperlukan kerja kolaboratif antar pemerintah di pusat dan daerah untuk menyiapkan SDM ASN yang kompeten.
Di samping itu, Indonesia juga perlu mempelajari praktik transformasi digital di negara-negara yang telah berhasil menerapkannya. Best practices tersebut tidak serta merta diterapkan langsung di Indonesia, tapi perlu disesuaikan dengan konteks dalam negeri.
Sebagai informasi, dalam talkshow tersebut juga dihadiri Sekretaris Eksekutif Komisi Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional, Prof. Eko Prasojo Prof. Taewoo Nam dari Sungkyunkwan University, Korea Selatan, dan Prof. Wolfgang Drechsler dari UCL Institute for Innovation and Public Purpose. (NQA/HumasKASN)
