Intervensi Politik dalam Manajemen ASN di Daerah Masih Tinggi, KASN Tingkatkan Kompetensi Panitia Seleksi Pengisian JPT

Berita
23 Sep 2021 - 05:17
Share

Intervensi politik dalam manajemen ASN di tingkat daerah hingga saat ini masih tergolong tinggi. Campur tangan tersebut harus segera dihilangkan demi meningkatkan mutu ASN, salah satunya dengan memperbaiki kompetensi panitia seleksi (pansel) dalam pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT). Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang bertugas memastikan terlaksananya sistem merit dalam pengisian JPT, secara konsisten mendorong peningkatan kualitas pansel.  

"Kompetensi panitia seleksi merupakan elemen utama yang harus ditingkatkan. Panitia seleksi menjadi ujung tombak PPK untuk dapat memilih orang yang tepat guna ditempatkan pada jabatan yang tepat," kata Wakil Ketua KASN, Tasdik Kinanto, dalam Pembinaan Nasional Panitia Seleksi Pengisian JPT di Instansi Pemerintah Daerah, Kamis (23/9/2021). 

Dalam praktiknya, pansel yang terdiri dari berbagai unsur, menurut Tasdik juga perlu memperkuat sinergi. Sebab pansel mengemban peran penting untuk mampu menerjemahkan keinginan pimpinan yang akan menggunakan (user). Adanya akademisi, pakar, dan profesional, diharapkan menjadi penyeimbang dalam menilai kesesuaian kompetensi dari para calon pejabat pimpinan tinggi.  

Di samping itu, Sekretaris Menteri PAN RB, Dwi Wahyu Atmaji, menjabarkan tiga tugas panitia seleksi dalam memilih talenta terbaik. Pertama, pansel harus memastikan seluruh proses persiapan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian, pansel juga wajib memastikan semua proses terdokumentasikan dengan baik dan benar. Terakhir, setiap unsur pansel harus mematuhi kode etik, berupa senantiasa berintegritas, tanggung jawab, adil, objektif, independen, jujur, dan profesional. 

Namun Atmaji tidak memungkiri, saat bertugas pansel dihadapkan dengan berbagai tantangan dalam menegakkan sistem merit, terlebih di daerah yang memiliki dinamika beragam. "Kita ingin calon pejabat pimpinan tinggi yang kualitas, tapi kita berkejaran dengan waktu. Kita juga menghadapi pesimisme dari calon mendaftar, yang menganggap seleksi hanya formalitas semata, kita juga dihadapkan penegakan sistem merit yang membutuhkan SDM yang tak sedkit. Ini tantangan bersama membuktikan pansel bekerja secara kredibel," beber Atmaji. 

Selanjutnya, Komisioner KASN Bidang Pengawasan Pengisian JPT Wilayah I, Rudiarto Sumarwono, menyebut pansel juga bisa mendalami visi dan misi pemerintah daerah setempat dalam menunjang seleksi. "Apa prioritas pembangunan kepala  daerah di masa yang akan datang. Lalu apa tantangan yang akan dihadapi provinsi/kabupaten/kota tersebut beberapa tahun ke depan. Pendalaman seperti itu jarang dilakukan oleh assessment center. Pansel justru bisa melakukan uji kompetensi secara lebih mendalam," Rudiarto menerangkan. 

Diketahui, pembinaan ini diikuti oleh lebih dari 500 pansel di tingkat daerah. Tiga narasumber lain, yakni Deputi Pembinaan Manajemen Kepegawaian BKN Haryomo Dwi Putranto, Asisten Deputi SDM Kementerian PAN RB Istyadi Insani, dan Asesor BPKP Pusat, Nurul Misbah, masing-masing menjabarkan sistem manajemen SDM ASN di Indonesia hingga teknis wawancara dalam seleksi terbuka. (NQA/HumasKASN)