Jakarta-Selasa, 16 April 2019. Bertempat di Kantor Komisi ASN yang beralamat di SME Tower lt. 14, Jl. Jend. Gatot Subroto Komisi ASN menggelar tiga acara secara bersamaan yaitu, Peresmian Media Center Komisi ASN, Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Komisi ASN dengan PATTIRO mengenai Pemantauan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, serta Netralitas ASN, dan Konferensi Pers terkait Hasil Pengawasan Netralitas ASN pada Pemilu 2019 yang dilakukan PATTIRO. Acara tersebut dihadiri oleh Ketua Komisi ASN, Sofian Effendi dan para Komisioner KASN, Maya Rostanti selaku Direktur PATTIRO, serta rekan-rekan dari berbagai media.

JAKARTA-  Dalam rangka penguatan peran dan fungsi Komisi ASN sebagai lembaga pengawas pelaksanaan nilai dasar, kode etik dan kode perilaku pegawai ASN, netralitas ASN dan penerapan sistem merit dalam kebijakan dan manajemen ASN sesuai amanah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, maka Komisi ASN melaksanakan 3 kegiatan penting secara bersamaan untuk mendukung peran dan fungsi KASN tersebut. Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan berupa Konferensi Pers terkait Hasil pengawasan netralitas ASN pada Pemilu 2019 dan Hasil Monitoring Netralitas ASN pada masa Kampanye pemilu 2019 yang dilakukan PATTIRO. Kegiatan lainnya yaitu Soft Launching Media Center Komisi ASN sebagai Pusat Data dan Informasi Terpadu, dan Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Komisi ASN dengan PATTIRO tentang pemantauan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku ASN  pada Pemilu.

----- Download Siaran Pers -----

----- Download Selengkapnya -----

Netralitas merupakan salah satu asas dalam penyelenggaraan kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), sebagaimana dinyatakan dalam pasal 2  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Netralitas ASN tidak hanya berhubungan dengan kegiatan politik, tetapi juga dalam pelayanan publik dan pembuatan kebijakan dan manajemen ASN. Ketidaknetralan ASN akan mempengaruhi secara signifikan penyelenggaraan pelayanan publik dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan. Pelanggaran terhadap asas ini juga dapat mendorong ASN terlibat dalam praktik korupsi.