BERITA KASN

BERITA

Dalam rangka pelaksanaan amanat pasal 36 ayat 4, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tenteang Aparatur Sipil Negara (UU-ASN) Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) mengundang tenaga profesional untuk mengisi lowongan jabatan asisten KASN yang berkedudukan di Jakarta, dengan ketentuan sebagai berikut:

 

--- Unduh Lembar Pengumuman 

--- Surat Lamaran 

--- Surat Pernyataan Tidak Parpol 

--- Surat Persetujuan PPK 

--- Surat Pernyataan Tidak Hukuman 

--- Daftar Riwayat Hidup (DRH)

 

Jakarta. Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) akan berperan aktif dalam mengawasi pelaksanaan penerimaan CPNS 2019 yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat oleh Pemerintah. Pengawasan ini merupakan bagian dari tugas, fungsi dan kewenangan KASN dalam mengawal sistem merit manajemen ASN di dalam birokrasi Pemerintah seperti yang diamanatkan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.

Hal tersebut terungkap dalam pertemuan antara Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB) Tjahjo Kumolo, Ketua KASN Agus Pramusinto dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana dengan para wartawan media massa nasional di Kementerian PANRB pada Rabu, (30/10)

Anggota KASN 2019-2024 Dilantik Hari ini

Thursday, 03 October 2019 14:22

Jakarta, 3 Oktober 2019 --- Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin melantik 7 Anggota Komisi Aparatur Sipil Negara terpilih periode 2019-2024 bertempat di Ruang Sriwijaya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi, pagi ini, Kamis (3/10).

 

pelantikan komisioner 43

 

Jakarta-Pemerintah Indonesia berusaha keras untuk meningkatkan profesionalisme Aparatur Sipil Negara dengan menerapkan sistem merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara. Sistem Merit adalah kebijakan dan Manajemen SDM Aparatur yang berdasarkan kualifikasi, kompetensi dan kinerja, dilaksanakan secara adil dan wajar, tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur ataupun kondisi kecacatan.

Sistem merit, menurut Peraturan Pemerintah No.11/2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, harus dilaksanakan oleh seluruh instansi pemerintah di pusat maupun daerah. Penerapan sistem merit bertujuan agar setiap jabatan di instansi pemerintah diduduki oleh orang yang tepat, yang memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi jabatan serta berpotensi menghasilkan kinerja tinggi. Penerapan sistem merit juga diharapkan dapat mendorong Instansi untuk melakukan pembinaan karier secara terarah dalam rangka menyiapkan calon pimpinan yang mumpuni di birokrasi Pemerintah.

Komisi ASN adalah lembaga mandiri yang dibentuk antara lain untuk mengawasi penerapan sistem merit dalam pembinaan pegawai ASN. Untuk memastikan Instansi Pemerintah melaksanakan sistem merit maka Komisi ASN membangun sistem pengawasan terhadap pelaksanaan sistem merit dalam manajemen ASN di instansi pemerintah. Komisi ASN telah mengembangkan instrument untuk mengevaluasi sejauh mana instansi pemerintah telah menerapkan manajemen ASN berbasis merit. Instrument tersebut telah ditetapkan dengan Peraturan KASN No. 5 Tahun 2017 tentang Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah yang kemudian diubah dengan Peraturan KASN 9/2019 tentang Tata Cara Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah.

JADWAL SHOLAT

 

Government Public Relations

 

Agenda Kegiatan

« June 2021 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Berita Terkini