JAKARTA- Sesuai ketentuan Pasal 117 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 133 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS menyebutkan dalam ayat (1) Jabatan Pimpinan Tinggi hanya dapat diduduki paling lama 5 (lima) tahun. Ayat (2) Jabatan Pimpinan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang berdasarkan pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, dan berdasarkan kebutuhan instansi setelah mendapat persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian dan berkoordinasi dengan KASN.  

Ketua Komisi ASN Prof. Sofian Effendi melakukan pertemuan dengan Commissioner of APSC Peter Woolcott terkait hubungan  kerjasama dalam penguatan kapasitas Aparatur Sipil Negara dan pelayanan publik antara  Komisi ASN dengan APSC

JAKARTA- Pada hari Kamis (21/02) Komisi ASN telah menerima laporan masyarakat terkait pelanggaran netralitas yang diduga dilakukan oleh 15 (lima belas) Camat di lingkungan Pemerintah Kota Makassar. Laporan tersebut berupa video yang berisikan pernyataan dukungan para camat tersebut bersama mantan gubernur Sulawesi Selatan 2008-2018 kepada salah satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

JAKARTA- Mahasiswa Magister Ilmu Terapan Program Studi Administrasi Pembangunan Negara Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara (STIA LAN) Makassar,pada hari Kamis (21/02) mengadakan kunjungan benchmarking ke kantor Komisi ASN dan diterima oleh Komisioner Bidang Monitoring dan Evaluasi Waluyo, Asisten Komisioner Bidang Monitoring dan Evaluasi