Jadwal Semula

Jakarta - Menghadapi pilkada serentak di 270 daerah yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terus melakukan berbagai kegiatan dalam rangka kerjasama peningkatan pengawasan netralitas ASN. Pada hari Selasa (30/6/2020) KASN melakukan kampanye virtual Gerakan Nasional Netralitas ASN dengan tema “ASN Netral, Birokrasi Kuat dan Mandiri”. Kegiatan dibuka oleh Ketua KASN dan dilanjutkan sambutan dari Wakil Ketua KPK Nurul Gufron.

Belum lama ini  Walikota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung H. Maulan Aklil, S. IP, M.Si  melakukan penjatuhan hukuman disiplin kategori berat berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri terhadap dua CPNS (H dan B) yang sedianya akan mengisi  formasi dokter di RSUD Depati Hamzah, Kota Pangkalpinang melalui Keputusan Walikota Nomor: 217/KEP/BKPSDMD/II/2020 dan Keputusan Walikota Nomor: 218/KEP/BKPSDMD/II/2020 tanggal 7 Februari 2020. Keputusan terpaksa harus diambil oleh Walikota Pangkalpinang menyikapi adanya rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: B-615/KASN/2/2020 tanggal 25 Februari 2020. Berdasarkan proses audit terbukti bahwa keduanya mangkir dari kewajibannya selama lebih dari 46 hari kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

Sebagai salah satu Instansi Pemerintah yang memiliki dan mengelola ASN, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) berkewajiban menjalankan manajemen ASN berdasarkan sistem merit. Sebagai wujud keseriusan DPD RI dalam menjalankan Undang-Undang ASN, siang ini (26/6/20) DPD RI secara resmi mengajukan permohonan rencana pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan DPD RI kepada KASN. Berkas pengajuan ini diserahkan langsung oleh Kepala Biro SDM DPD RI Lalu Niqman Zahir, S.Sos, M.Si dan diterima oleh Asisten KASN Bidang Pengawasan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Wilayah 1 Jhon Ferianto.