Bertempat di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (24/11/20) diselenggarakan acara serah terima penetapan status penggunaan barang milik negara yang berasal dari barang rampasan negara kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Badan Informasi Geospasial (BIG). Acara dihadiri Ketua KPK, Firli Bahuri yang didampingi Deputi Penindakan Karyoto; Ketua KASN Agus Pramusinto; Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Plt Ketua BIG. Dalam kesempatan tersebut, Ketua KASN didamping Wakil Ketua Tasdik Kinanto, Kepala Sekretariat Abdul Hakim dan Asisten Komisioner Pengawasan Bidang Pengisian JPT Wilayah 1, IGN Agung Yulaiarta Endrawan. Pelaksanaan acara serah terima dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan secara ketat.

Sebagai salah satu Kementerian yang memiliki jumlah ASN terbesar di Indonesia. Kementerian Hukum dan HAM berhasil meraih predikat sangat baik Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN. Hal ini ditandai dengan penyerahan Hasil Penilaian Sistem Merit oleh Ketua KASN, Prof. Agus Pramusinto, MDA, Senin (23/11/20) yang diterima langsung oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

Jumat (20/11/20) KASN bekerjasama dengan Indonesian Asscociation for Public Administration (IAPA) dan Universitas Diponegoro menyelenggarakan Webinar bertajuk Netralitas Aparatur Sipil Negara. Kegiatan yang berlangsung secara tatap muka di Universitas Diponegoro, Semarang dan secara virtual ini dihadiri oleh Ketua KASN, Prof. Agus Pramusinto, Gubernur Jawa Tengah yang diwakili oleh Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah, Ir. Dyah Lukisari, M.SI, dan Rektor Universitas Diponegoro, Prof. Dr. Yos Johan Utama.

Undang-Undang No. 5 tahun 2014 tentang ASN menyebutkan, sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.