KENDARI, LENTERASULTRA.COM- Pemberhentian sejumlah pejabat eselon dua dilingkup Pemerintahan Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) bisa berbuntut panjang. Mutasi besar-besaran yang dilakukan Ali Mazi beberapa jam pasca acara ground breaking RS Jantung dan pembuluh darah Kamis (29/8/2019), ternyata tidak diketahui apalagi memiliki rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Gubernur Sultra ini pun diduga menabrak aturan akibat kebijakannya tersebut.

“Kalau mutasi eselon dua terkait non job itu (pemberhentian sejumlah Kadis di Pemprov Sultra, res), kami tidak pernah memberikan rekomendasi,” kata Nurhasni, Asisten Komisioner KASN bidang promosi dan avokasi ketika dihubungi via ponselnya, Jumat (30/8/2019). Alumni S-2 Yokohama National University Japan ini menegaskan, untuk urusan pemberhentian pejabat pimpinan tunggi, KASN sangat selektif bahkan tidak begitu gampang untuk mengeluarkan rekomendasi.

KBRN, Jakarta : Komisioner Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Waluyo Martowiyoto menyatakan mendukung wacana pemerintah mengenai ASN bekerja di rumah.

"Sangat kita dukung hari gini masih finger print itu kuno menurut saya, kami sangat mendukung," ucapnya kepada RRI, Selasa (13/8/2019).

Namun ia menyebut harus ada penerapan yang benar-benar diterapkan dengan bijak. Bekerja dimana saja, katanya, asalkan pekerjaannya selesai tidak menjadi masalah.

48 peserta sedang menjalani tahapan penulisan makalah pada seleksi terbuka bagi calon Anggota Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), di Gedung Krida Bhakti, Kementerian Sekretariat Negara, Kamis (08/08).

JAKARTA - Sebanyak 48 dari 50 calon anggota Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) mengikuti tahap penulisan makalah, di Gedung Krida Bhakti, Kementerian Sekretariat Negara, Kamis (08/08). Dalam sambutan pembukanya, Anggota Panitia Seleksi (Pansel) Calon Anggota KASN Prof. Ryaas Rasyid mengatakan bahwa seleksi yang dilaksanakan merupakan bentuk komitmen dari Ketua Pansel yang juga Menteri PANRB Syafruddin untuk menghasilkan anggota KASN yang memiliki integritas, profesionalitas, dan kompetensi.

“Menteri menekankan bahwa proses seleksi calon anggota KASN pada saat ini dilaksanakan secara transparan, akuntabel dan bebas dari intervensi politik, untuk menghasilkan anggota KASN yang memiliki integritas, profesionalitas, dan kompetensi,” katanya.

Sumenep, Labumi.id ; Indikasi pelanggaran dalam pembentukan Panitia Seleksi (Pansel) sembilan jabatan tinggi pratama dilingkungan Pemkab Sumenep oleh Bupati A. Busyro Karim mendapat atensi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). KASN telah memanggil Pemkab Sumenep untuk mengklarifikasi dugaan keterlibatan salah satu anggota Pansel Syaiful A’la dalam partai politik.

’’Ada dua hal yang kami periksa, pertama terkait rotasi dan yang kedua soal pengisian jabatan sembilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) termasuk pembentukan Pansel karena dalam perkembangannya terendus anggotanya terindikasi pengurus Parpol,’’ ungkap Asisten Komisioner KASN Bidang Pengaduan dan Penyelidikan, Kukuh Heruyanto, Jum’at (9/8/2019) kepada Labumi.id.