Berita
Gunakan fitur pencarian kata kunci serta tag untuk mempermudah pencarian.
KASN Bekerjasama dengan Kedutaan Besar Jepang di Indonesia dalam Penguatan Sistem Manajemen ASN dan Penggunaan ICT
Jakarta-Upaya KASN untuk mewujudkan penerapan sistem merit yang baik di seluruh Instansi Pemerintah Indonesia, berlanjut pada tingkat Internasional. Rabu (8/7/20) Tim KASN dimpimpin oleh Komisioner Bidang Pengawasan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Wilayah 1 Dr. Rudiarto Sumarwono,MM, didampingi oleh Sumardi, SE, M.Si dan John Ferianto, M.M selaku Asisten KASN Bidang Pengawasan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Wilayah 1 berkunjung ke kantor Kedutaan Besar Jepang di Indonesia Jl. M.H. Thamrin, Menteng, Jakarta Pusat. Kunjungan ini dalam rangka penjajakan kerjasama KASN dan Pemerintah Jepang dalam hal penguatan sistem manajemen ASN dan penggunaan teknologi informasi sebagai instrumen pengawasan.
Berita 09 Jul 2020 - 12:48Klarifikasi Hasil Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN di Lingkungan KEMENHUB
Sebagai salah satu wujud keseriusan KASN dalam penerapan Sistem Merit di Lingkungan Kementerian dan Lembaga, Kamis (9/7/20) Kelompok Kerja Bidang Pengawasan Penerapan Sistem Merit Wilayah I melakukan rapat sekaligus klarifikasi bukti pada agenda Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN di lingkungan Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Rapat dilakukan secara daring melalui media video conference dari kantor dan tempat kediaman masing-masing.
Berita 09 Jul 2020 - 10:52
PPATK Menghadiri Coaching Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit dengan KASN
Kamis (9/7/20) Sekretaris Utama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Rinardi menghadiri Coaching Optimalisasi Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit (PMPSM) dengan KASN. Kegiatan coaching kali ini merupakan pertama kali antara KASN dengan Lembaga pencegah dan pemberantas tindak pidana pencucian uang di Indonesia ini. Memperhatikan situasi tata kenormalan baru, maka kegiatan dilaksanakan secara daring melalaui media video conference. Dalam sambutannya, Sekretaris Utama PPATK Rinardi, menyambut baik kegiatan yang diinisiasi oleh KASN ini.
Berita 09 Jul 2020 - 10:41Strategi Kolaboratif KASN, Kementerian PANRB, BKN, dan LAN dalam Menyelesaikan Hambatan Sistem Merit
Jakarta. Undang-Undang Aparatur Sipil Negara menyebutkan, salah satu tujuan KASN adalah menjamin terwujudnya Sistem Merit dalam kebijakan dan Manajemen ASN. Rabu (8/7/20) KASN melalui Kelompok Kerja Bidang Pengawasan Penerapan Sistem Merit Wilayah 1 menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi Penerapan Sistem Merit pada Instansi Pemerintah. Kegiatan yang bertempat di Hotel Grand Kemang Jakarta Selatan ini, dihadiri oleh KASN, Kementerian PANRB, Badan Kepegawaian Negara dan Lembaga Administrasi Negara. Kegiatan ini merupakan inisiasi dari Kementerian PANRB. Hadir pada acara ini Komisioner KASN Bidang Pengawasan Penerapan Sistem Merit Wilayah 1 Sri Hadiati Wara Kustriani, MBA didampingi Asisten KASN Bidang Pengawasan Penerapan Sistem Merit Wilayah 1 Septiana Dwiputrianti Ph.D, Mugi Syahriadi dan Asisten KASN Bidang Pengawasan Penerapan Sistem Merit Wilayah 2 Dr. Andi Abu Bakar.
Berita 08 Jul 2020 - 09:25
Jelang Pilkada 2020, KASN Terima 369 Aduan Terkait Netralitas ASN
JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara ( KASN) Agus Pramusinto mengatakan, menjelang penyelenggaraan Pilkada serentak 2020, pihaknya menerima 369 aduan terkait netralitas aparatur sipil negara ( ASN).
Berita 07 Jul 2020 - 09:20Menindaklanjuti Rekomendasi KASN sebagai Bagian dari Compliance terhadap Kebijakan Nasional dan Peraturan Perundangan tentang ASN
KASN melalui Kelompok Kerja Bidang Pengawasan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Wilayah I baru-baru ini (3/7/20) melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi karena adanya pengaduan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Evaluasi tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan memastikan sejauh mana perkembangan tindak lanjut atas rekomendasi KASN telah dilaksanakan oleh para Pejabat Pembina Kepegawaian baik Menteri, Sekjen Lembaga, Gubernur, Bupati dan Walikota. Selain itu evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui hambatan yang terjadi serta menemukan solusi agar Instansi Pemerintah dapat segera merealisasikan tindaklanjut sebagaimana direkomendasikan oleh KASN kepada para PPK di Pusat dan Daerah.
Berita 07 Jul 2020 - 06:05
