Berita Komisi Aparatur Sipil Negara

KASN Optimalkan Capaian Indek Efektivitas melalui Pengawasan Sistem Merit, Kode etik dan Kode Perilaku, dan Netralitas ASN

Para Komisioner bersama segenap Pegawai Komisi ASN, dalam kegiatan Halal Bi Halal sehabis lebaran Idul Fitri 1440 H, di Kantor KASN Jakarta Selatan, Selasa (12/06/2019) JAKARTA – Salah satu prasyarat Indonesia menuju negara maju berpendapatan tinggi (Upper Midle Income Countries) yaitu capaian indeks efektivitas pemerintahan (Government Effectiveness Index)/IEP menempati skor lebih dari 80 (>80) dengan peringkat (ranking) minimal pada posisi 35. Bank Dunia mencatat, pada tahun 2018, IEP Indonesia sudah menempati peringkat 95. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia telah mengalami kemajuan naik 26 tingkat atau kenaikan skor 8,81 IEP dalam 3 tahun terakhir, dimana pada tahun 2016 IEP Indonesia berada pada posisi/ranking 121 dengan skor 46, tahun 2017 ranking 98 dengan skor 53,37 menjadi ranking 95 dengan skor 54.81 pada tahun 2018 (Sumber: Laporan Tahunan KASN, 2018).

Berita 14 Jun 2019 - 10:20

KASN Siap Dukung Reformasi Birokrasi Indonesia

Jakarta- Rabu (27/5) Komisi Aparatur Sipil Negara menyelenggarakan forum diskusi mengenai perjalanan reformasi birokrasi Indonesia pasca Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 di Hotel Mercure Gatot Subroto. Forum diskusi ini diisi dengan pemaparan dua orang narasumber yaitu Bimo Wijayanto (Tenaga Ahli Utama, Kedeputian II Kantor Staf Presiden) dan Misbah Hasan (Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran). Selain dari KASN, forum diskusi ini juga dihadiri oleh beberapa instansi seperti Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kantor Staf Presiden, Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia Lembaga Ketahanan Nasional (AAKI Lemhannas), PATTIRO, Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, dan lainnya.

Berita 29 May 2019 - 01:59

Pantauan Netralitas ASN oleh KASN dan PATTIRO

Jakarta-Komisi ASN bersama PATTIRO melakukan pemantauan selama Maret-Mei 2019 yang dimulai sejak kampanye hingga Pemilu 2019. Pada hari ini (27/5) bertempat di Media Center, Komisi ASN memaparkan hasil pemantauan pelanggaran ASN salama Pemilu 2019. Pantauan ini dilakukan karena besarnya kemungkinan pelanggaran kode etik ASN terutama netralitas ASN. Lokasi pemantauan tersebar di provinsi Surabaya, Jakarta, Bandung dan Semarang dengan memfokuskan ASN sebagai objek pantauan. Metode yang digunakan adalah penelusuran sosial media (online) dan pemantauan langsung (offline). Proses yang dilakukan dengan menulusuri pemilik akun sosial media yang menggunggah hal-hal terkait pemilu, memastikan pemilik akun tersebut (ASN) dengan melihat profil foto dan unggahan foto, mengumpulkan cuplikan layar (screenshot)unggahan yang mengarah pada netralitas ASN dan melaporkan ke aplikasi lapor.go.id dan lapor.kasn.go.id serta melakukan pemantauan langsung saat kampanye terbuka.

Berita 28 May 2019 - 04:20

Lima Pejabat Nonjob Makassar Direkomendasikan KASN ke Posisi Semula

FAJAR.CO.ID,MAKASSAR–Walikota Makassar diberi rekomendasi untuk mengembalikan lima pejabat yang dinonjobkan ke posisi semula di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar. Rekomendasi dikeluarkan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). “Ya sudah ada rekomendasi terhadap Walikota untuk mengembalikan ke jabatan semula,” beber Sumardi, Asisten Komisioner Bidang Pengaduan dan Penyelidikan KASN, pekan lalu dikutip dari klikkami.id.

Berita 09 May 2019 - 03:24

Cegah Korupsi, KASN Dorong Pemerintah Daerah Buat Peraturan Kode Etik

KASN-Batam. Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) mendorong pemerintah daerah untuk membuat peraturan daerah yang mengatur tentang nilai dasar, kode etik dan kode perilaku Aparatur Sipil Negara (ASN) bagi daerahnya masing-masing. Diharapkan peraturan tersebut, dapat mencegah perilaku koruptif ASN yang masih marak belakangan ini.

Berita 02 May 2019 - 08:39

KASN Menyelenggarakan Rapat Koordinasi Percepatan Penerapan Nilai Dasar, Kode Etik, dan Kode Perilaku Pegawai ASN pada 3 Wilayah Provinsi

JAKARTA- Komisi Aparatur Sipil Negara menyelenggarakan Rapat Koordinasi bertajuk Percepatan Penerapan Nilai Dasar Kode Etik, dan Kode Perilaku ASN serta Monitoring dan Monitoring Evaluasi Penerapan SIJAPTI sebagai Strategi Nasional Pencegahan Korupsi untuk wilayah Sumatera Selatan, Sumatera Barat, dan Riau pada hari Kamis (25/04/2019), bertempat di Hotel Horison Ultima Palembang. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Sekda Provinsi Sumatera Selatan H. Nasrun Umar. Adapun peserta kegiatan dimaksud berasal dari Sekretaris Daerah Provinsi,Kabupaten dan Kota, serta para Inspektur Kepala BKD/BKPSDM Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam 3 wilayah provinsi dimaksud.

Berita 29 Apr 2019 - 04:14